Prabowo Mau Temui Investor, Jadi Angin Segar buat Bursa Saham?

Presiden Prabowo Subianto disebut memiliki rencana untuk melakukan pertemuan dengan investor dan pelaku pasar modal Indonesia. Hal ini dilakukan menindaklanjuti gonjang-ganjing pasar modal yang terjadi beberapa waktu ke belakang.

Rencananya, sehabis Lebaran pertemuan itu akan dilakukan langsung oleh Prabowo. Lantas, apakah rencana ini akan memberikan angin segar buat pasar modal?

Pengamat Pasar Modal Ibrahim Assuaibi bilang hal ini jelas bakal memberikan angin segar kepada pasar. Apalagi setelah sekian lama, kehadiran Prabowo kurang di pasar modal, misalnya saja saat pembukaan perdagangan tahun ini saja Prabowo tidak hadir.

Belum lagi beberapa kali Prabowo mengeluarkan gerak-gerik dan pernyataan yang cenderung meremehkan pasar modal. Kehadiran Prabowo secara langsung dinilai Ibrahim akan berdampak ke pasar.

"Oh iya pertemuan itu bakal jadi angin segar, karena selama ini pada saat pembukaan IHSG pun presiden nggak datang kan. Kesempatan terbaik bagi pasar kalau presiden ketemu pemain pasar modal. Ini momentum yang bagus bagi pasar," ungkap Ibrahim ketika dihubungi detikcom, Selasa (25/3/2025).

Ibrahim menekankan, Prabowo bukan cuma harus menemui investor saja, namun harus memberikan pernyataan yang membuat pasar kembali percaya kepada pemerintah.

"Presiden harus berikan satu ucapan, minta maaf atau apa lah, agar investor percaya lagi sama pasar modal Indonesia," ujar Ibrahim.

Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan pertemuan dengan investor hanya akan menimbulkan langkah positif apabila Prabowo mampu meyakinkan stabilitas ekonomi dan arah kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pertemuan ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga pada substansi yang dibahas dan komitmen nyata yang ditunjukkan.

"Pertemuan dengan investor bisa menjadi langkah positif jika Presiden mampu meyakinkan mereka tentang stabilitas ekonomi dan arah kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan," sebut Yusuf Rendy kepada detikcom.

Jika apa yang dijanjikan Prabowo hanya berupa wacana tanpa tindakan konkret, pertemuan ini tidak akan cukup untuk mengatasi gejolak pasar, terutama mengingat skeptisisme investor terhadap efektivitas kebijakan sebelumnya.

Rendy percaya pertemuan ini merupakan langkah awal yang baik, tetapi harus didukung oleh kebijakan yang solid. Agar efektif, Prabowo perlu menyampaikan langkah-langkah nyata dalam pertemuan tersebut, seperti kebijakan fiskal yang disiplin, transparansi dalam pengelolaan aset negara, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendengarkan kekhawatiran investor dengan membuka ruang dialog untuk memahami tantangan utama yang mereka hadapi, mulai dari stabilitas regulasi hingga risiko politik.

"Lebih jauh, Presiden harus memberikan jaminan stabilitas dengan memastikan bahwa kebijakan investasi tetap konsisten dan tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek," sebut Rendy.

Berbeda dengan Ibrahim dan Rendy, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru berpendapat sebaliknya. Bhima meyakini pertemuan dengan investor percuma dilakukan.

Sebab, yang sebetulnya melemahkan kinerja IHSG adalah keluarnya modal investor asing dari Indonesia ke luar negeri. Dia justru mempertanyakan siapa yang bisa ditemui Prabowo dalam hal ini.

Menurutnya sebelum ini pun Prabowo sudah menemui beberapa investor kelas kakap lokal. Pada akhirnya pasar modal juga tak menunjukkan perbaikan usai pertemuan itu.

"Tekanan terbesar kan dari investor asing kan? Banyak sekali investor asing jumlahnya kan banyak sekali, siapa yang mau diketemukan? Toh kemarin kan sudah menemui konglomerat pemilik saham kakap juga belum bisa tenangkan pasar," kata Bhima.

Daripada buang waktu bertemu investor, Bhima justru menyarankan agar Prabowo mendorong pemerintah berbenah kebijakan. Misalnya saja keluarkan paket kebijakan untuk meningkatkan daya beli hingga pembuatan regulasi yang jauh lebih demokratis.

"Jawabannya bukan dialog sebenarnya. Akui dulu, dan mulai berbenah kebijakan. Keluarkan paket kebijakan untuk meningkatkan daya beli, atau tak buru-buru mengoperasikan Danantara," sebut Bhima.

"Kemudian lebih demokratis dalam melakukan pembentukan kebijakan publik, jangan seperti RUU TNI," lanjutnya.

Simak juga Video: Prabowo: Harga Saham Bisa Naik-Turun, yang Penting Pangan Aman