.webp)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mencatatkan kinerja negatif dengan sejumlah penurunan di kuartal II-2025. Kinerja negatif ini terjadi seiring menurunnya perolehan kontrak perseroan pada kuartal II tahun ini.
Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (25/7/2025), Adhi Karya membukukan penyusutan laba bersih kuartal II-2025 sebesar 46% menjadi Rp 7,5 miliar dari sisi bottom line. Pendapatan juga turun 33% menjadi Rp 3,8 triliun di kuartal II-2025.
ADHI membukukan pendapatan JO sebesar Rp 4,3 triliun, sedangkan pendapatan NJO sebesar Rp 5,7 triliun. Kontribusi terbesar pendapatan ADHI berasal dari proyek infrastruktur Tol Yogyakarta Bawen Paket 1, Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, dan Pabrik PUSRI III-B.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Adhi Karya Suntik Modal Anak Usaha Rp 82 M |
Laba kotor ADHI sebesar Rp 521 miliar, meningkat 10% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan laba kotor tersebut merupakan klaim eskalasi proyek tol.
Aset ADHI juga menyusut 5% menjadi Rp 34,4 triliun di kuartal II-2025. Liabilitas perseroan juga turun 8% menjadi Rp 24,7 triliun akibat pelunasan kewajiban.
Sedangkan ekuitas ADHI pada kuartal II-2025 sebesar Rp 9,7 triliun. Rasio DER Interest Bearing Debt ADHI sebesar 0,89x dan rasio total liabilitas terhadap ekuitas perseroan sebesar 2,55x.
Di tengah kondisi yang menantang, ADHI tetap berkomitmen untuk menjaga kepercayaan investor dengan melakukan pelunasan pembayaran kewajiban jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan PUB III Tahap III Tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun pada 24 Mei 2025 yang lalu.
Hingga kuartal II-2025, ADHI membukukan kontrak baru senilai Rp 3,5 triliun. Komposisi kontraknya meliputi pekerjaan proyek gedung 41%, proyek infrastruktur 26%, proyek engineering & industri 18%, dan sisanya lainnya.
Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi 86% dari lini engineering dan konstruksi, 9% property dan hospitality, 4% lini investasi dan konsesi, sisanya berasal dari lini manufaktur. Jika diurai dari sumber pendanaan, berasal dari BUMN sebesar 58%, pemerintah 22% dan sisanya dari swasta dan lainnya.
(ara/ara)
