RI Minta Negara Besar Atasi Krisis Subprime Mortgage

Jakarta - Pemerintah Indonesia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi pasar finansial dunia yang goyah akibat krisis kredit perumahan (subprime mortgage) di AS.Pemerintah hanya berharap negara-negara besar seperti AS, untuk menetralisasi pasar global.Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Boediono dalam jumpa pers penjelasan APBN 2008 di Graha Sawala Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (16/8/2007). "Kita harapkan situasi global ini tenang dan pulih, untuk itu peran negara-negara besar terutama AS perlu ditunggu, global stablitas ini kita tunggu," ujar Boediono.Menurut Boediono drama dari krisis ini masih terus berjalan. "Tapi intinya ini karena situasi global, semua negara kena. Pasar modal, pasar uang kena, ada negara yang imbasnya hari ini kurang, besoknya terkena lebih parah," tutur Boediono.Dia mencontohkan Indonesia yang hari ini terkena dampaknya dengan IHSG yang turun 5,4 persen. Saham di Korea juga turun 7 persen, dan Taiwan sekitar 4 persen.Boediono mengatakan, yang penting dijaga pemerintah adalah momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah terjaga. "Jangan sampai momentum ini tergoyang oleh pasar finansial," kata Boediono.Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pelaku pasar global masih melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio investasinya.Pada akhirnya nanti akan ada portofolio investasi baru. Menkeu minta semua pemegang kebijakan dan pelaku pasar tetap tenang."Kalau semua tenang tingkat loss atau kerugian akan minimal, kalau tidak tenang akan membuat spekulasi. Kalau semua pelaku tenang adjustment-nya kan singkat dan akan kecil tingkat kerugiannya," katanya.Dari faktor dalam negeri, Menkeu menegaskan tidak ada pencetus yang bisa menimbulkan krisis."Perbankan Indonesia sudah baik, NPL menurun, LDR makin meningkat, jadi tidak ada sumber risiko yang mengejutkan. Tidak ada faktor dalam negeri untuk mengubah-ubah portofolio secara tiba-tiba," jelasnya.Pemerintah juga meyakinkan bahwa kebijakan yang akan diambil pemerintah tetap sama seperti semula."Kebijakan akan kita lakukan secara hati-hati agar tidak menabrak suistanibility fiscal yang sudah terjaga," katanya. (ir/ard)