RI Surplus 1 Miliar Ton Karbon Kredit, Kemenkeu: Kita Minta Negara Lain Bayar

RI Surplus 1 Miliar Ton Karbon Kredit, Kemenkeu: Kita Minta Negara Lain Bayar

Andi Hidayat - detikFinance
Senin, 17 Nov 2025 18:30 WIB
Komisi XI Cecar Anak Buah Purbaya soal Lesunya Bursa Karbon RI
Rapat Kemenkeu di Komisi XI DPR RI/Foto: Andi Hidayat/detikcom
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut Indonesia bergerak lebih cepat dalam menekan emisi karbon. Bahkan, Indonesia disebut lebih progresif dari komitmen yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyebut Indonesia memiliki surplus lebih dari 1.000 juta ton karbon kredit. Posisi ini ditopang oleh sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) dan kehutanan.

"Indonesia sangat konkret bahkan lebih cepat dibandingkan banyak negara mengurangi emisi gas rumah kaca. Per data terakhir kita punya surplus karbon kredit berdasarkan pencapaian kita itu lebih dari 1.000 juta ton karbon kredit," ungkap Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, karbon kredit Indonesia telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara internasional melalui indeks IDX Carbon. Melalui hal tersebut, pemerintah berupaya agar pasar karbon global membayar kontribusi besar Indonesia terhadap penurunan emisi dunia.

ADVERTISEMENT

"Jadi, kita itu sudah lebih advance dibandingkan banyak negara lain, justru sekarang kita minta negara lain bayar kita. Jadi, jangan kita minta perusahaan-perusahaan kita bayar lebih banyak lagi, jadi untuk perjuangan sekarang justru adalah membangun pasar karbon agar global bayar kita dengan emisi yang kita kurangi sangat banyak," jelas Febrio.

Menurutnya, Indonesia sangat progresif karena sebagian besar pencapaian datang dari sektor kehutanan sebagai paru-paru dunia. Ia menyebut tujuan awal pajak karbon adalah mendorong pertumbuhan pasar karbon, namun kondisi saat ini menunjukkan Indonesia sudah berada di posisi sebagai pemasok besar kredit karbon.

"Tujuan pajak karbon adalah untuk membantu pasar karbon hidup, sekarang kita punya surplus karbon kredit, terutama dari hutan. Ini lagi ingin kita jual agar global punya tanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca global, jangan lagi kita tambah lagi beban. Nah, sampai nanti mereka menunjukkan partisipasi mereka, kalau kita nanti perlu lagi tambah surplus emisi kita, kita dorong lagi, tapi ini perjuangan kita sekarang adalah memang diplomasi internasional," terangnya.

(ara/ara)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads