Bocoran Skema Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menggodok skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia menyebut, demutualisasi dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Airlangga mengatakan, demutualisasi ini bisa dilakukan melalui dua tahap, yakni melalui private placement dan Initial Public Offering (IPO) BEI.

Saat ini, teknis demutualisasi masih dibahas oleh pemerintah.

"Ini akan disiapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demutualisasi Bursa ini bisa dua tahap, satu dengan private placement, yang kedua bisa dengan IPO. Nanti itu bisa secara teknis dibahas," ujar Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Airlangga mengatakan, demutualisasi ini masuk dalam agenda besar reformasi pasar modal. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sektor keuangan, khususnya pasar modal, perlu di reform dan salah satu adalah demutualisasi Bursa," jelasnya.

Langkah tersebut penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas antara BEI dan anggota bursa (AB). Selain itu, agenda reformasi pasar modal juga dilakukan dengan meningkatkan batas free float menjadi 15%.

Selain itu, dana pensiun (dapen), BPJS Ketenagakerjaan, hingga asuransi diperkenankan untuk berinvestasi di pasar modal hingga 20%. Namun, ia menekankan investasi institusi ini harus pada saham-saham berkualitas dalam indeks LQ45.

"Tentu sahamnya adalah saham-saham yang berkualitas baik, atau LQ45," terangnya.

Kemudian pemerintah juga mendorong keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1%. Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu upaya mencegah goreng saham.

"Kalau goreng-menggoreng itu butuh minyak goreng. Jadi kita hindari itu, supaya demand-nya tetap terjaga," pungkas Airlangga.