Pesan buat Pemerintah soal MSCI: Bukan Lawan yang Harus Dikalahkan!

MSCI membuka proposal konsultasi untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Kondisi ini disebut sebagai gejala erosi atau turunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan kondisi ini perlu dicermati dengan serius. Pasalnya MSCI merupakan lembaga independen yang tidak memiliki kepentingan politik.

Ia mengatakan, MSCI tidak akan tunduk pada negara manapun lantaran lembaga penyedia indeks saham global itu bergerak atas dasar kepercayaan. Menurutnya, MSCI hanya akan patuh terhadap tolok ukur yang mereka tetapkan sendiri.

"MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu, dan sering juga menimbulkan protes amarah rakyat. MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan. Karena itu MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global," terang Dino dalam unggahan resmi Instagram @dinopattidjalal, Sabtu (24/10/2026).

Bobot Pasar Modal RI Anjlok di MSCI

Ia menjelaskan, bobot Indonesia di indeks MSCI saat ini anjlok menjadi sekitar 0,3% dari sebelumnya 2,6%. Posisi tersebut jauh tertinggal dari China, di mana bobot dalam indeks MSCI tercatat sekitar 20%, India 11%, Korea Selatan 18%, Brazil 4,8%, Meksiko 1,7%, Uni Emirat Arab 1,27%, dan Afrika Selatan 3%.

Perbedaan bobot tersebut bukan disebabkan konspirasi atau agenda politik tertentu, melainkan hasil penilaian profesional berdasarkan kriteria yang berlaku secara merata bagi seluruh negara.

"Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua," jelasnya.

Persoalan MSCI tidak seharusnya dipandang sebagai ajang adu kekuatan atau nasionalisme. Menurutnya, persoalan di dunia keuangan berbeda dengan pertarungan militer sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih strategis.

MSCI bukanlah lawan yang harus dikalahkan, melainkan lembaga yang menetapkan standar dan perlu didengar serta disikapi secara tepat. Menurutnya, sikap konfrontatif terhadap MSCI justru berisiko merusak kepercayaan investor global.

Dino mengatakan, China juga sempat ditolak MSCI selama tiga tahun berturut-turut dalam upayanya memasukkan saham domestiknya ke kategori pasar emerging market. Namun, China merespons keputusan tersebut dengan terbuka dan menyesuaikan diri terhadap standar MSCI.

"Tiongkok merespons dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensive. Dan kemudian mereka berhasil masuk di tahun 2018, naik kelas. Begitu juga dengan Yunani yang kastanya sempat diturunkan di tahun 2013 dan sekarang dinyatakan akan naik kelas lagi," terangnya.

Fokus Benahi Pasar Modal RI

Dino menilai Indonesia akan kesulitan menentang kredibilitas MSCI. Pasalnya, investor global memiliki aturan internal yang membatasi investasi pada pasar berstatus standalone.

Pemerintah perlu menangani persoalan MSCI dengan strategi serius dan terukur. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menggelar diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI, dengan target skor Indonesia kembali membaik pada Juni 2027.

Skor Indonesia diharapkan bisa meningkat hingga mendekati 1%, setara dengan Malaysia yang memiliki skor 0,92% dan Thailand 0,97%. Bahkan, ia berharap skor tersebut dapat meningkat hingga mendekati 2%.

Dino mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang berfokus menangani persoalan MSCI. Satgas melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, ia meminta pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu dalam menyampaikan pernyataan terkait MSCI. Dengan demikian, hanya pejabat yang ditunjuk, seperti Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau pimpinan BEI, yang boleh menyampaikan keterangan resmi mengenai isu tersebut.

"Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat. Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," jelasnya.