Sengketa lahan yang melibatkan perusahaan milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, yakni PT Hadji Kalla dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), masih berlangsung. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 12 November 2026, majelis hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan Turut Tergugat serta menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima.
GMTD menegaskan tidak ada amar putusan PN Makassar yang menyebut Hadji Kalla sebagai pemilik sah lahan seluas 16,3 hektare (ha) yang disengketakan. GMTD membantah keras klaim kemenangan Hadji Kalla atas lahan yang disengketakan.
"Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas," tegas Direktur Utama GMTD, Ali Said dikutip dari Keterbukaan Informasi, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pengadilan juga menyatakan gugatan balik Hadji Kalla tidak dapat diterima. Hal itu tertuang dalam amar putusan halaman 105 yang menyatakan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Menurutnya, pernyataan pihak Hadji Kalla yang seolah-olah telah memenangkan sengketa kepemilikan tanah di pengadilan berpotensi menggiring opini publik dan menyesatkan. Ia menegaskan, GMTD memiliki landasan hukum atas kepemilikan lahan yang disengketakan.
GMTD mengklaim memiliki riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak tahun 1971 dan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 m². Selain itu, terdapat putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2025.
Ali menegaskan, GMTD akan terus menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum Hadji Kalla. GMTD sendiri menduga Hadji Kalla melakukan penguasaan lahan secara sepihak.
Tindakan tersebut disebut mencakup masuknya kendaraan dan alat berat hingga aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim telah bersertifikat atas nama GMTD. Perseroan menegaskan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima hanya didasarkan pada aspek formal gugatan.
"Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun," tegas Ali.
Hadji Kalla Laporkan GMTD soal Pemalsuan Surat
Teranyar, tim Kuasa Hukum Hadji Kalla tengah menyiapkan laporan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah GMTD. Hal tersebut dilakukan setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan eksepsi Hadji Kalla.
"Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan," ungkap Kuasa Hukum Hadji Kalla, Hasman Usman dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Riwayat Sengketa Pengadilan Hadji Kalla Vs GMTD
Mengutip dari detiksulsel, pertimbangan putusan pengadilan yang memenangkan Hadji Kalla adalah karena Majelis Hakim menilai gugatan GMTD mengandung dua persoalan mendasar, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat, terutama menyangkut ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.
Majelis Hakim juga mencermati bahwa PT GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada SHGB Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 m², yang diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.
Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat Hak Guna Bangunan, yaitu SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala, yang telah diterbitkan sejak 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan haknya.
Kemudian berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Kecamatan Tamalate di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I, yang letak fisiknya berada di sebelah timur objek sengketa.
Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.
(ahi/ara)