Lowongan CPNS 2022 Tak Dibuka, Berikut 5 Faktanya

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Jumat, 21 Jan 2022 15:41 WIB
Arti Kode PL, P, TL dan TH dalam Pengumuman SKD CPNS 2021, Cek di Sini!
Ilustrasi/Foto: Dok.detikcom
Jakarta -

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa pendaftaran CPNS 2022 tak dibuka. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

5 fakta CPNS 2022 Tak Dibuka:

1. Fokus Melakukan Rekrutmen PPPK

Pada 2022 ini, pemerintah hanya hanya akan membuka pendaftaran CASN untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tjahjo menjelaskan dalam merekrut PPPK, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju.

Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit, dan jumlah government worker/public services (PPPK) lebih banyak.

"Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini," jelas Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis Selasa (18/01/2022).

Keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendaftaran CPNS 2022 tak dibuka.

2. Menyederhanakan Birokrasi

Selain kebijakan untuk pelaksanaan Seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Ke depannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan PPPK.

Program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), karena Anjab dan ABK dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Perubahan serta reviu Anjab dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelum program penyederhanaan birokrasi dikarenakan adanya perubahan status pegawai yang menjadi wajib fungsional.

"Sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai Anjab dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi Seleksi CASN 2022 ini," kata mantan Menteri Dalam Negeri itu.

Berlanjut ke halaman berikutnya.