.webp)
Sebagai tambahan informasi, pada 30 November, Anas bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2023.
Dalam momentum tersebut, Budi Sadikin menyampaikan, dirinya meminta kerja sama dari para aparatur daerah untuk segera mengisi formasi tenaga kesehatan. Masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji PPPK dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Jokowi.
Baca juga: Atlet Jadi PNS, Tetap Ikut Jalur Seleksi? |
Mengamini penjelasan Budi, Nadiem Makarim menguraikan tiga paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK. Pertama, jika Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK.
"Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya," ujar Nadiem.
Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain. Bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya.
Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan PPPK tersebut hanya akan ditransfer ke pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi.
(ara/ara)
