.webp)
Pemerintah resmi mempercepat jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi bulan Juni 2025 untuk PNS, dan Oktober 2025 untuk PPPK. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pemunduran jadwal pengangkatan hingga menuai polemik di tengah masyarakat.
Lalu, apakah akan dibuka seleksi CPNS 2025?
Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan tentang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025. Hingga saat ini, Kementerian PANRB masih berfokus pada penyelesaian dari seleksi CASN 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya belum bisa memastikan. Kenapa? Karena kan hari ini kita baru menyelesaikan (CPNS) tahun 2024," kata Rini, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Rini mengatakan, pihaknya akan lebih memperhatikan sisi meritokrasi dan pembenahan struktural. Ini termasuk dengan penataan lembaga-lembaga dan kementerian baru.
"Jadi kita memang masih fokus kepada tahun 2024. Dan tentunya nanti kita harus melakukan grand design ulang," ujarnya.
Grand design ulang dilakukan untuk memastikan seberapa besar ASN yang dibutuhkan, kompetensi apa yang dibutuhkan dengan adanya tantangan-tantangan dari pemerintah saat ini. Kementerian PANRB masih terus melakukan serangkaian penyesuaian keorganisasian pemerintah.
"Jadi memang setelah ini kita betul-betul ingin fokus kepada membangun grand design sumber daya manusia aparatur ke depan," ujar Rini.
"Kita selesaikan dulu nih satu-satu, tahun 2024 aja kan kemarin cukup ramai. Karena padahal penundaan itu kami lakukan karena tadi beberapa alasan yang disampaikan. Nanti kalau misalnya setelah kita majukan ini, mudah-mudahan mereka juga tepat waktu ini juga tantangan sendiri," sambungnya.
Rini juga mengimbau agar para instansi pemerintahan pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan proses CASN di lingkungannya. Dengan demikian, harapannya pengangkatan bisa dilakukan tepat waktu.
"Karena ini ujungnya itu sudah bukan ada lagi di tempat kami, tapi ujungnya itu ada di instansi pemerintah. Jadi mudah-mudahan instansi pemerintah juga cepat juga merespon kebutuhan ini. Jadi karena kita melakukan penundaan karena memang ada banyak persoalan yang harus diselesaikan," katanya.
(shc/rrd)
