Kepastian pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2025 masih mengundang tanya oleh para pencari kerja. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan hingga hari ini belum ada permintaan kebutuhan formasi dari instansi.
Plt Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aris Windiyanto mengatakan penetapan kebijakan pembukaan CPNS tahun ini berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun mengingat sisa tahun 2025 tinggal tiga bulan lagi, Aris menerangkan apabila ada pembukaan CPNS hanya akan digunakan untuk penetapan formasi saja.
"Apakah ada penerimaan CPNS 2025 dan 2026? Kalau 2025 itu sekarang sudah bulan September akhir, jadi relatif tinggal 3 bulan. Saya tidak bisa menyatakan ada atau tidak karena itu, untuk penetapan kebijakan itu ada di PANRB," kata Aris dalam acara Forum Tematik Bakohumas BKN, di Sentul, Jawa Barat, Rabu (24/9/2025).
Ia menerangkan usul formasi memakan waktu sekitar 15 hari. Lalu verifikasi di Kementerian PANRB sekitar 15-20 hari dan 10 hari untuk penetapan kebutuhan formasi.
Di instansi masih membutuhkan waktu hingga 5 hari untuk memeriksa kebutuhan formasi. Melihat hal itu, ia menilai pembukaan CPNS 2025 tidak memungkinkan.
"Kemudian untuk instansi mengumumkan dan sebagainya, rasa-rasa 2025 tidak memungkinkan untuk ada penerimaan calon ASN umum. Kalau kebijakan-kebijakan khusus kita tidak tahu, kita belum tahu. Saya belum dapat informasi itu. Apakah ada kebijakan khusus untuk kepentingan ini kepentingan itu kita belum tahu. Tapi penerimaan calon ASN secara umum belum ada informasi sama sekali tahun 2025," jelasnya.
"Tapi secara logika dengan waktu 3 bulan. Kalaupun ada hanya penetapan formasi. Masalahnya sampai hari ini tidak ada permintaan untuk usul rincian kebutuhan dari instansi, dari PANRB," tambah dia.
Untuk pendaftaran CPNS pada 2026, Aris berharap tetap diadakan. Menurutnya, pengadaan CPNS sangat penting untuk keberlangsungan organisasi di instansi.
Ia menyebut pemerintah sempat moratorium pengadaan CPNS sekitar 5 tahun. Akibatnya, terjadi gap generasi yang memicu ketidaksiapan pada pergantian kepemimpinan. Menurutnya, setidaknya pengadaan CPNS dibuka dua tahun sekali.
"Tapi paling tidak untuk kaderisasi calon pemimpin instansi ke depan. Kita pernah moratorium 5 tahun atau berapa tahun dan gap generasinya terlalu lebar sehingga kita selesai di bawah kita belum ada yang siap untuk menggantikan. Ini kalau dari sisi keberlangsungan organisasi. Kita berharap karena tahun ini tidak ada. Kalau 2026, ada dan umum kita berharap umum, fresh graduate, itu lebih besar," imbuhnya.
Tonton juga video "Mayoritas CPNS Kemendukbangga GenZ, Menteri Wihaji Minta Kreativitas dan Inovasi" di sini:
(acd/acd)