ADVERTISEMENT

IMF-Sri Lanka 10 Hari Berunding Dana Talangan, tapi Hasilnya Nol

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 30 Jun 2022 21:30 WIB
Krisis ekonomi membuat warga Sri Lanka mengantre berhari-hari agar dapat membeli BBM. Selain itu warga diminta menunjukkan token saat akan membeli BBM di SPBU.
Foto: AP/Eranga Jayawardena: Potret Terkini Setelah Sri Lanka Dinyatakan Bangkrut
Jakarta -

Pihak IMF (International Monetary Fund) dan Sri Lanka sudah 10 hari berunding paket dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan negara yang bangkrut itu. Sayang, sampai perundingan itu berakhir tanpa ada kesepakatan apapun soal bailout.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari ini, IMF berjanji kembali melanjutkan pembicaraan dengan Sri Lanka yang sebelumnya dimulai sejak 20 Juni 2022.

"Diskusi akan berlanjut secara virtual dengan maksud untuk mencapai kesepakatan tingkat staf tentang fasilitas dana yang diperpanjang atau pengaturan EFF (Extended Fund Facility)," bunyi pernyataan tersebut dikutip dari CNBC, Kamis (30/6/2022).

EFF diberikan untuk membantu negara-negara yang mengalami ketidakseimbangan pembayaran karena hambatan struktural atau pertumbuhan yang lambat dan posisi neraca pembayaran lemah.

"Ini memberikan dukungan kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan struktural selama periode diperpanjang," tuturnya.

Seperti diketahui, Sri Lanka sebagai negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang sedang menghadapi krisis keuangan terburuk sejak merdeka pada tahun 1948. Negara di kawasan Asia Selatan itu sedang berjuang membayar bahan bakar minyak (BBM) untuk impor.

Sri Lanka telah membatasi pasokan BBM dan hanya melayani untuk transportasi umum seperti kereta api, bus, serta yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Larangan itu dijadwalkan berlangsung selama dua minggu.

IMF mengatakan persetujuan dewan eksekutif atas sebuah paket dana talangan akan membutuhkan jaminan pembiayaan yang memadai dari kreditur Sri Lanka bahwa keberlanjutan utang akan dipulihkan.

"Dalam konteks ini, diskusi difokuskan pada perancangan program ekonomi yang komprehensif untuk memperbaiki ketidakseimbangan makroekonomi, memulihkan keberlanjutan utang publik, dan mewujudkan potensi pertumbuhan Sri Lanka," bunyi siaran pers tersebut.

(aid/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT