ADVERTISEMENT

Sri Lanka Bangkrut, Gimana Nasib WNI di Sana?

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 26 Jun 2022 21:45 WIB
A man holds a cup of tea and walks past autorickshaws waiting in a queue to fill fuel in Colombo, Sri Lanka, Friday, June 24, 2022. Sri Lankans have endured months of shortages of food, fuel and other necessities due to the country’s dwindling foreign exchange reserves and mounting debt, worsened by the pandemic and other longer term troubles. (AP Photo/Eranga Jayawardena)
Foto: AP/Eranga Jayawardena
Jakarta -

Ekonomi Sri Lanka sedang tidak baik-baik saja hingga dicap bangkrut. Negara berpenduduk 22 juta orang itu kekurangan komoditas makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak mampu melakukan impor.

Duta Besar RI untuk Sri Lanka dan Maladewa, Dewi Gustina Tobing memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka masih dapat memenuhi kebutuhan pokok di tengah krisis yang melanda negara di Asia Selatan itu.

"Terkait WNI di Sri Lanka, KBRI Kolombo terus berkomunikasi dan memastikan bahwa mereka masih dapat memenuhi kebutuhan pokok di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan BBM, gas LPG, obat-obatan dan pangan," kata Dewi dalam keterangan resmi, Minggu (26/6/2022).

Berdasarkan datanya, saat ini terdapat sekitar 300 WNI yang berada di Sri Lanka dan pada umumnya mereka menikah dengan warga setempat. Sebagian sebagai profesional, maupun bekerja di sektor pariwisata.

"KBRI Kolombo dari waktu ke waktu terus memantau kondisi WNI yang jumlahnya berkisar 300 orang dan siaga membantu memenuhi kebutuhan pokok para WNI yang sangat membutuhkan," jelas Dewi.

Berbeda di Maladewa, terdapat sekitar 2.500 orang WNI yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor pariwisata. Di sana juga terdapat pekerja Indonesia di sektor infrastruktur serta WNI yang menikah dengan warga setempat.

Dewi berpesan agar masyarakat dan TKI yang berada di Sri Lanka dan Maladewa agar mengetahui aturan ketenagakerjaan dan ketentuan hukum yang berlaku selain memahami hak dan kewajibannya.

Menurutnya pentingnya nilai-nilai Pancasila demi menyongsong Indonesia maju 2030 dan generasi emas Indonesia 2045, implementasi prinsip-prinsip perlindungan WNI di luar negeri, dimensi hukum perdata Internasional dalam konteks perkawinan campur, layanan apostille terkait legalisasi dokumen, dan penempatan pekerja migran Indonesia secara aman, prosedural dan terlindungi.

"KBRI Kolombo bekerjasama dengan Pemerintah Pusat terus berupaya meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia mengingat terbuka peluang di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan dan infrastruktur selain sektor hospitaliti, pariwisata dan perhotelan," ujar Dewi.

(aid/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT