ADVERTISEMENT

Sri Lanka Bangkrut Jadi Peringatan, RI Bisa Kena?

Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 26 Jun 2022 18:00 WIB
A man holds a cup of tea and walks past autorickshaws waiting in a queue to fill fuel in Colombo, Sri Lanka, Friday, June 24, 2022. Sri Lankans have endured months of shortages of food, fuel and other necessities due to the country’s dwindling foreign exchange reserves and mounting debt, worsened by the pandemic and other longer term troubles. (AP Photo/Eranga Jayawardena)
Foto: AP/Eranga Jayawardena
Jakarta -

Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Negara berpenduduk 22 juta orang itu gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai US$ 51 miliar atau Rp 754,8 triliun (kurs Rp 14.800).

Sri Lanka kekurangan komoditas makanan hingga bahan bakar minyak (BBM) karena tidak mampu melakukan impor. Ekonomi di negara di Asia Selatan itu benar-benar sedang runtuh.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebangkrutan Sri Lanka harus menjadi peringatan serius bagi negara lain, termasuk Indonesia agar lebih memperhatikan kondisi utang.

"Gagal bayar utang Sri Lanka harus jadi pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia. Rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42% di 2019 menjadi 104% di 2021 salah satunya karena beban pengeluaran selama pandemi, utang infrastruktur dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi," kata Bhima saat dihubungi, Minggu (26/6/2022).

Pemerintah diminta agar mengelola utang luar negeri secara hati-hati karena pengelolaan yang buruk bisa mendatangkan musibah ekonomi seperti di Sri Lanka. Tercatat ULN Indonesia pada April 2022 sebesar US$ 409,5 miliar, turun dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya US$ 412,1 miliar.

"Kalau ada pemerintah ugal-ugalan menambah utang dan selalu bilang rasio utang aman, sementara tidak ada yang rem, maka perlu diwaspadai ancaman krisis utang dalam beberapa tahun ke depan," tegas Bhima mengingatkan.

Meskipun hubungan dagang antara Indonesia dan Sri Lanka terbilang kecil, kata Bhima, persepsi investor dan kreditur akan menganggap negara berkembang/lower middle income country memiliki risiko yang tinggi. Hal ini berisiko larinya aliran modal asing dari pasar surat utang di Indonesia.

"Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara lower-middle income countries. Krisis di Sri Lanka berisiko memicu pelarian modal dari pasar surat utang di Indonesia," bebernya.

Bhima juga mengingatkan bahwa risiko kenaikan suku bunga dan inflasi bisa membuat beban utang luar negeri semakin berat karena imbal hasil surat utang mengalami kenaikan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut data Asian Development Bank (ADB), yield SBN tenor 10 tahun telah mengalami kenaikan 102,9 basis poin sejak awal tahun (ytd) menjadi 7,41%.

"Kreditur tentu memaksa agar bunga utang semakin tinggi sebagai kompensasi dari naiknya inflasi. Ini situasi yang sangat buruk bagi pengelolaan utang pemerintah," tuturnya.

Hubungan Dagang RI-Sri Lanka

Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa ekspor Indonesia ke Sri Lanka mencapai US$ 379,9 juta atau setara Rp 5,43 triliun (kurs Rp 14.300), sekitar 0,16% dari total ekspor Indonesia pada 2021.

Produk ekspor utama Indonesia ke Sri Lanka tahun 2021 adalah minyak kelapa, karet, besi, semen portland, dan tembakau tidak diproduksi.

Sementara Indonesia membeli barang dari Sri Lanka sebesar US$ 53,35 juta atau setara Rp 762 miliar. Nilai tersebut sama dengan 0,03% dari total impor Indonesia pada 2021.

Barang yang diimpor dari Sri Lanka oleh Indonesia banyak berhubungan dengan tekstil. Seperti bahan rajutan, kain beludru, mesin untuk tekstil dan lainnya.

(aid/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT