Menilik Rencana Pengurangan Emisi Karbon di Tingkat Daerah

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, program ini masih dalam tahap Pre-Investment dengan dukungan pendanaan hibah sebesar Rp 82,38 miliar untuk periode 2022 - 2024 dengan skema on granting atau penerusan hibah. Rinciannya, 2022 sebesar Rp 32,7 miliar, 2023 sebesar Rp 24,3 miliar, 2024 sebesar Rp 16 miliar, dan 2025 sebesar Rp 9,34 miliar.

Dana tersebut dikelola oleh lima organisasi perangkat daerah di provinsi jambi yaitu BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTHP) untuk pencapaian target penurunan gas rumah kaca di Provinsi Jambi.

Selain itu, terdapat empat satuan kerja daerah yang turut mengelola dana tersebut, yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, KPH Merangin.

Dengan adanya mekanisme on granting maka tahapan penganggaran, pengalokasian, dan pelaksanaan program BioCF ISFL sangat tergantung terhadap kemampuan fiskal daerah.

Hal ini cenderung membebani keuangan daerah dan mempengaruhi dukungan anggaran untuk program prioritas daerah lainnya di organisasi perangkat daerah pelaksana program BioCF ISFL.

Provinsi Jambi mengalami keterbatasan fiskal untuk menyiapkan dana talangan. Saat pengalokasian anggaran untuk program BioCF ISFL Jambi, OPD yang melaksanakan program BioCF memfokuskan anggarannya untuk mendukung kelancaran program tersebut. Di sisi lain, program dan kegiatan prioritas OPD/PPIU lainnya tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai.

Begitu juga dari segi perencanaan, mekanisme on granting juga cenderung membatasi keterlibatan masyarakat untuk mengusulkan program dan kegiatan terkait penanganan perubahan iklim. Karena program dan kegiatan telah ditetapkan oleh Executing Agency (Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Dirjen PPI KLHK) dan World Bank.

Dana hibah program tersebut tidak serta merta menambah pagu anggaran OPD terkait dalam tahun anggaran berjalan.

Sekretariat BioCF juga mengalami kesulitan dengan adanya perubahan standar-standar yang tidak cocok dan hanya bisa dilakukan revisi saat anggaran perubahan antara Oktober hingga November. Sementara program harusnya mencapai 100 persen di Oktober dan ini harusnya bisa disamakan dengan skema APBN yang di daerah dapat di top up setiap bulan.

Rahmat Lahangi
Peneliti Senior Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI)