.webp)
Dengan 62% daratan Indonesia merupakan kawasan hutan, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis hayati secara berkelanjutan. Kebijakan Multi Usaha Kehutanan hadir untuk menjadi inovasi kebijakan yang dapat mendukung semangat transformasi ekonomi Indonesia.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan belum adanya kerangka jelas dan panduan praktis mengenai bioekonomi yang dapat diadopsi oleh para pemangku kepentingan, menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti terbatasnya pemahaman kolektif, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah, dan lemahnya sinergi antara sektor-sektor terkait.
"Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan konsep dan prinsip bioekonomi yang dapat diadopsi di tingkat nasional. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan pengembangan kerangka konseptual yang jelas dan disepakati, tetapi juga penerapan praktisnya di berbagai sektor. Acara Indonesia Bioeconomy Initiative Workshop ini merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka bioekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Konsep bioekonomi dirumuskan dengan mempertimbangkan kekayaan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan dikelola secara bijak," jelas Vivi, dalam keterangannya, Selasa (3/12/2024).
Sebagai wujud komitmen pemerintah, konsep bioekonomi telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Plt. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam menambahkan, pentingnya kolaborasi antaraktor sebagai elemen fundamental dalam mempercepat implementasi bioekonomi di Indonesia.
"Pemerintah berperan memberikan arah kebijakan, dunia usaha menjadi motor inovasi, akademisi menyediakan ilmu pengetahuan, dan masyarakat adat menjaga kearifan lokal yang menjadi dasar keberlanjutan," ungkap Medrilzam.
Menurut Medrilzam, melalui kerja sama lintas sektor yang kuat akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem bioekonomi yang terintegrasi, mulai dari bahan baku hingga hilirisasi produk.
"Saya mengapresiasi kehadiran kementerian terkait, pelaku usaha, perwakilan akademisi, lembaga internasional, organisasi non profit, dan organisasi masyarakat sipil yang turut mendukung inisiatif ini. Harapannya, kita bisa menjaring lebih banyak lagi masukan selanjutnya," ujarnya.
(rrd/rrd)
