Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan, salah satu di antaranya yang sudah berjalan yaitu insentif fiskal. Dalam hal ini, pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dengan teknologi yang ramah lingkungan, energi terbarukan, dan pengurangan limbah.
"Kemudian dukungan pembiayaan atau green financing. Pemerintah melalui bank dan lembaga keuangan menyediakan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga rendah untuk proyek lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan limbah," papar Hanif dalam acara peluncuran bursa Perdagangan Karbon Internasional, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Lebih lanjut, Hanif juga menjelaskan adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, Hanif bilang BPDLH akan semakin meluas dalam menangani pendanaan penanganan lingkungan hidup.
"Penyediaan dana untuk proyek konservasi, rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran dan aksi mitigasi lainnya bisa kita lakukan melalui BPDLH. BPDLH ini juga sebagai lembaga untuk menyalurkan dukungan-dukungan internasional," tambahnya.
Ada pula, Hanif bilang, kredit usaha hijau yang menjadi salah satu opsi pembiayaan bersubsidi untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan kegiatan ramah lingkungan seperti daur ulang, energi terbarukan, atau konservasi.
"Kemudian insentif non-fiskal, ini yang kita lakukan, yaitu dengan memberikan penghargaan Proper. Proper ini penting untuk green label dari entitas usaha, yang memudahkan dia untuk meningkatkan harga dan kemudahan pasar," terangnya.
Lalu, ada pula kemudahan perizinan buat perusahaan yang menerapkan standar lingkungan tinggi, dengan mendapatkan kemudahan dan prioritas untuk percepatan proses perizinan.
"Berikutnya adalah skema pendanaan karbon. Karena setiap langkah menuju peduli lingkungan, ada harganya. Ternyata bisa dikuantifikasikan, sehingga kemudian secara adil bisa dilakukan transaksi. Kemudian, kemitraan dengan pemerintah," tandasnya.
(eds/eds)