.webp)
Direktur Program ACEC Suji Kang mengungkap, potensi ini sejalan dengan meningkatnya permintaan pasokan listrik energi terbarukan di kawasan Asia-Pasifik dari perusahaan global sebagai upaya dekarbonisasi bisnis.
Berdasarkan temuan ACEC berjudul Asia's Clean Energy Breakthrough: Unlocking Corporate Procurement for Sustainable Growth, ketersediaan pasokan listrik energi terbarukan di kawasan Asia Pasifik masih di bawah permintaan perusahaan global.
Indonesia sendiri memiliki potensi melimpah meliputi energi surya dan angin. Namun, 81% pasokan listrik nasional masih berasal dari energi fosil.
Di sisi lain, proyek konstruksi penambahan energi terbarukan di Indonesia juga tergolong minim kendati pemerintah menargetkan penambahan energi terbarukan hingga 21 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.
Suji Kang menilai, meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi 29% pada 2030, memperluas potensi tambahan manfaat ekonomi Indonesia senilai US$ 1,8 miliar, menciptakan hampir 140 ribu pekerjaan baru, dan meningkatkan total upah pekerja hingga US$ 1,4 miliar. Tak hanya itu, Indonesia juga dapat mengurangi emisi karbon hingga 25 juta ton CO2.
"Pergeseran mendasar sedang terjadi dalam geografi permintaan energi terbarukan oleh perusahaan swasta, dan Asia berada di tengah-tengah transisi ini. Meningkatkan kebijakan energi terbarukan di Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, dan Singapura dapat meningkatkan PDB regional sebesar US$26,86 miliar, menciptakan 435 ribu lapangan kerja baru, dan meningkatkan total upah sebesar US$14,63 miliar," ujar Suji Kang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025).
Suji Kang menyebut, Indonesia memiliki sejumlah tantangan untuk memanfaatkan nilai ekonomi energi terbarukan berkaitan dengan arah kebijakan yang tidak merefleksikan tingginya permintaan listrik energi terbarukan dari perusahaan dan minimnya mekanisme pembelian listrik oleh perusahaan.
Untuk itu, ACEC merekomendasikan pemerintah untuk mencantumkan target energi terbarukan secara eksplisit dalam kebijakan nasional dan komitmen iklim, seperti mempercepat implementasi skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau power wheeling, membuka opsi penerapan Corporate Purchase Power Agreement (CPPA), memperjelas kepemilikan sertifikat energi terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) antara PT PLN dan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).
Reformasi regulasi yang menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang menarik juga sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan transisi energi nasional.
"Anggota RE100 siap untuk berinvestasi dalam transisi energi di Asia, namun ambisi mereka harus diimbangi oleh para pembuat kebijakan agar peralihan ke energi terbarukan terjadi dengan cepat dan pada skala besar seperti yang kita butuhkan. Untuk meningkatkan daya saing, keamanan energi, dan manfaat iklim dari energi terbarukan, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengadaan energi terbarukan oleh perusahaan," kata Kepala RE100 dan The Climate Group, Ollie Wilson. (rrd/rrd)
