Pemerintah Bakal Jadikan ESG Fondasi Transformasi Ekonomi

Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) akan menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Komitmen ini juga sekaligus cara menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana standar OECD sendiri mencakup seluruh sektor termasuk aspek ESG.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proses aksesi tersebut secara umum membutuhkan waktu hingga 5-8 tahun, namun Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional tersebut dalam waktu yang lebih singkat.

"Langkah ini juga menjadi pijakan penting agar Indonesia dapat memiliki tata kelola yang kian optimal sesuai dengan standar global," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

Susiwijono menekankan, penerapan ESG tidak hanya soal kepatuhan global, di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas, di mana pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta terus mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek-proyek pengurangan emisi.

Upaya ini diperkuat dengan berbagai kerja sama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Selanjutnya, Susiwijono mengatakan pemerintah juga terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Dari sisi demand, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat.

Sedangkan pada sisi supply, Pemerintah juga telah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya. Strategi tersebut bertujuan untuk dapat menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional.

"Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis," katanya. (kil/kil)