.webp)
Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi, mengatakan penerapan Artikel 6 Perjanjian Paris membuka peluang pengembangan mekanisme pasar karbon sebagai salah satu instrumen pengurangan emisi.
Dalam paparannya bertajuk "Operationalizing Article 6 of the Paris Agreement: Carbon Market Mechanisms and Lessons from Northeast Asia for ASEAN's Sustainable Business Transitions", Bonn menjelaskan investasi pada teknologi inovatif dan fasilitas rendah emisi dapat menghasilkan pengurangan emisi yang memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme pasar karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pengurangan emisi dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui transaksi perdagangan karbon," ujar Bonn.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi proyek pengurangan emisi di berbagai sektor, mulai dari energi, efisiensi energi rumah tangga, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, kehutanan, hingga teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS).
Karena itu, pengembangan pasar karbon perlu didukung dengan identifikasi sektor prioritas, regulasi, serta integrasi berbagai sumber pengurangan emisi ke dalam Emissions Trading System (ETS).
"Dengan mengidentifikasi sektor prioritas, Indonesia dapat mengarahkan investasi karbon secara terukur pada proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan riil, manfaat ekonomi nyata, dan kontribusi pembangunan yang lebih besar," jelasnya.
Selain pasar karbon, ketahanan rantai pasok pangan menjadi isu lain yang dibahas. Asisten Deputi Logistik Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Ridky Irfan Wirautama, mengatakan sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Namun, ketahanan pangan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perubahan iklim, dinamika ekonomi global, gejolak harga pangan, bencana alam, kesiapan infrastruktur logistik hingga penyusutan lahan produktif.
"Di tengah berbagai tantangan tersebut, inovasi menjadi salah satu solusi kunci. Transformasi pengelolaan sampah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan dapat dialihfungsikan menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus bagian dari solusi energi," kata Ridky.
Pemerintah juga memperluas penerapan ekonomi sirkular pangan dan memitigasi dampak fenomena iklim ekstrem. Di sektor logistik maritim, pengembangan pelabuhan hijau dan cerdas (green and smart port) dilakukan dengan memadukan digitalisasi, tata kelola modern, budaya Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) serta prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
Ekonomi biru juga disebut dapat menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Pengembangannya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan berprotein, penciptaan lapangan kerja, dan peluang investasi.
"Pada 2026, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dicanangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir yang mengintegrasikan rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari produksi penangkapan, pengolahan, fasilitas pendingin dan penyimpanan, hingga jaringan distribusi pasar," ujar Ridky.
Ridky mengatakan penguatan ketahanan pangan membutuhkan kerja sama lintas sektor dan penyelarasan kebijakan agar rantai pasok serta logistik pangan dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
"Melalui kolaborasi dan penyelarasan arah kebijakan pangan lintas sektor, kita dapat memastikan kelancaran sekaligus memperkuat rantai pasok dan logistik komoditas pangan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tutup Ridky. (fdl/fdl)
