Kemudian, listrik dialirkan melalui jaringan transmisi ke daerah-daerah lain yang tidak memiliki pembangkit. Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN, Amir Rosidin, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan transmisi perlu digenjot di Sumatera supaya listrik bisa diproduksi dengan biaya murah.
"Konsep Sumatera itu pembangkitnya berdasarkan resources based, tergantung sumber energinya di mana. Untuk itu di Sumatera perlu dibangun jaringan transmisi," kata Amir kepada detikFinance di Medan, beberapa hari lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalau pembangkit dibangun di Sumut menjadi tidak efisien, sebab bahan bakar untuk pembangkit harus dikirim dari Sumsel dan daerah-daerah lainnya. Mengangkut batu bara dari Sumsel ke Sumut akan memakan biaya mahal.
"Di Sumatera Selatan itu banyak batu bara yang di pedalaman. Makanya cocoknya pembangkit mulut tambang, daripada batu baranya diambil terus ditransportasikan. Infrastrukturnya masih belum memadai, kalau pakai jalan umum nanti mengganggu," tutur Amir.
Itulah alasannya mengapa Sumatera sangat membutuhkan pembangunan jaringan transmisi. Apalagi akan banyak pembangkit-pembangkit listrik baru yang akan dibangun. Dari proyek listrik 35.000 MW, 9.000 MW di antaranya dibangun di Sumatera. Bila pembangunan transmisi tak digenjot, listrik dari pembangkit-pembangkit baru tak bisa dinikmati konsumen.
Untuk mendukung proyek 35.000 MW ini, PLN harus membangun jaringan transmisi sepanjang 19.000 km dalam 5 tahun.
"Transmisi PLN itu di Sumatera harus dibangun sekitar 19.000 km selama 5 tahun. Dari total 46.000 km transmisi untuk proyek 35.000 MW, 19.000 km itu di Sumatera," tukas Amir.
Bukan pekerjaan mudah memang, kendala utama pembangunan jaringan transmisi adalah pembebasan lahannya.
"Persoalan utamanya lahan, kedua lahan, ketiga lahan. Yang utama adalah jaringan PLN ini melalui hutan yang ada penduduknya, masih proses untuk kita selesaikan," dia menambahkan.
PLN berharap Perpres Nomor 4 Tahun 2016 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi solusi atas masalah pembebasan lahan yang menyulitkan pembangunan infrastruktur selama ini. Perpres ini pertama-tama akan dipakai untuk membebaskan lahan yang bakal dipakai buat jaringan transmisi di Pulau Bintan. (hns/hns)