Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh saat rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2010).
"Dari rapat hari ini, kita bersama dapat melihat bahwa permasalahan seputar BBM subsidi masih menyangkut tentang perlunya pengawasan dan pendistribusian yang lebih tepat sasaran," ujar Darwin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira ini merupakan kewajiban bersama untuk meningkatkan peranannya (BPH Migas) mengingat lembaga baru ini jumlah personalnya relatif sedikit," jelas Darwin.
Darwin menambahkan BPH Migas harus makin diberdayakan dan Menteri ESDM sebagai koordinator yang harus bertanggung jawab dalam meningkatkan peran lembaga tersebut (BPH Migas).
Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan terkait dengan permintaan anggota komisi VII DPR RI kepada menteri ESDM untuk melakukan perencanaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif serta peningkatan pengawasan agar pendistribusian BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan.
"Kalau soal revisi UU Migas itu kan soal kebijakan, tapi kalau terkait pengawasan secara internal BPH Migas sudah melakukan peningkatan," jelas Tubagus, kepala BPH Migas, yamg diminta tanggapannya melalui telepon.
Sebagai informasi, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral hari ini (09/12/10) telah disepakati usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk tahun ini disepakati.
Adapun jumlah yang disetujui adalah sebesar 1.874.722 KL dengan rincian:
- Penambahan Premium sebesar 1.675.769 KL
- Pengurangan Minyak Tanah 1.410.235 KL
- Penambahan Solar + Biosolar 1.609.188 KL











































