BBM Subsidi Salah Sasaran, BPH Migas Diminta Tingkatkan Pengawasan

BBM Subsidi Salah Sasaran, BPH Migas Diminta Tingkatkan Pengawasan

- detikFinance
Kamis, 09 Des 2010 17:35 WIB
Jakarta - Distribusi konsumsi BBM subsidi dinilai tak tepat sasaran karena dinikmati oleh mereka yang mampu. Karena itu, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas perlu meningkatkan pengawasannya dalam distribusi BBM subsidi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh saat rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

"Dari rapat hari ini, kita bersama dapat melihat bahwa permasalahan seputar BBM subsidi masih menyangkut tentang perlunya pengawasan dan pendistribusian yang lebih tepat sasaran," ujar Darwin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Darwin mengatakan sesuai dengan usulan dari beberapa anggota komisi VII DPR, terkait perlunya perencanaan yang lebih baik, Darwin mengatakan untuk pengawasan dan distribusi BBM subsidi merupakan tantangan bersama BPH Migas.

"Saya kira ini merupakan kewajiban bersama untuk meningkatkan peranannya (BPH Migas) mengingat lembaga baru ini jumlah personalnya relatif sedikit," jelas Darwin.

Darwin menambahkan BPH Migas harus makin diberdayakan dan Menteri ESDM sebagai koordinator yang harus bertanggung jawab dalam meningkatkan peran lembaga tersebut (BPH Migas).

Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan terkait dengan permintaan anggota komisi VII DPR RI kepada menteri ESDM untuk melakukan perencanaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif serta peningkatan pengawasan agar pendistribusian BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan.

"Kalau soal revisi UU Migas itu kan soal kebijakan, tapi kalau terkait pengawasan secara internal BPH Migas sudah melakukan peningkatan," jelas Tubagus, kepala BPH Migas, yamg diminta tanggapannya melalui telepon.

Sebagai informasi, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral hari ini (09/12/10) telah disepakati usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk tahun ini disepakati.

Adapun jumlah yang disetujui adalah sebesar 1.874.722 KL dengan rincian:


  • Penambahan Premium sebesar 1.675.769 KL
  • Pengurangan Minyak Tanah 1.410.235 KL
  • Penambahan Solar + Biosolar 1.609.188 KL
(dnl/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads