Pemerintah Bantah Pembatasan BBM Karena Tekanan SPBU Asing

Jakarta - Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sama sekali tidak didasari atas adanya tekanan dari SPBU Asing.

Hal ini dinyatakan oleh Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  (KESDM), Evita Herawati Legowo ketika sedang berbicara pada acara sosialisasi  pembatasan BBM Bersubsidi 2011 yang dilaksanakan di kantor Kementerian  Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Jakarta (30/12/2010)

"Sama sekali tidak benar jika pengaturan BBM Bersubsidi ini dikarenakan atas  tekanan dari SPBU asing. Bahkan, untuk diketahui, berdasarkan RPJMN (rencana
pembangunan jangka menengah) sebelumnya, dikatakan bahwa pemerintah sudah harus mengurangi subsidi sejak tahun 2004," kilah Evita.

Dikatakan Evita bahkan pemerintah sudah mencoba uji coba  pegaturan BBM bersubsidi sejak tahun 2009. Pemerintah juga sudah mencoba distribusi  tertutup BBM di Bintan dan Batam yang dilaksanakan oleh BPH Migas, sedangkan di Malang  pemerintah sudah melaksanakan distribusi tertutup untuk Elpiji oleh Kementerian ESDM.

"Jadi sama  sekali ini tidak benar jika ada tekanan dari SPBU asing," tegas Evita.

Evita menjelaskan bahwa pada dasarnya mengatur subsidi adalah pekerjaan yang  sangat sulit. Namun ketika dilihat lagi, ada hal yang sangat signifikan terhadap  meningkatnya terus subsidi bagi masyarakat.

"Subsidi pada tahun 2010 saja, jika dibandingkan dengan subsidi di 2009 hampir ada peningkatan dua kali lipat. Ini kan tidak sehat. Memang pemerintah punya kewajibkan mensubsidi masyarakat, namun sekarang masalahnya untuk siapa? Maka itu tujuan pengaturan BBM Bersubsidi ini  adalah untuk berusaha terus menepatkan sasaran subsidi ke masyarakat yang kurang mampu," imbuhnya

Menerut Evita pemerintah sendiri sudah siap dilihat dari segi infrastruktur yang  disesuaikan dengan roadmap. Wilayah Jabodetabek akan dilaksanakan pertama kali untuk pembatasan premium, yang akan disusul dengan Solar. Setelah itu akan dilaksanakan secara bertahap untuk dilaksanakan di Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Terkait masalah pengawasannya, Evita kembali mengatakan, bahwa segi pengawasan  adalah hal yang paling sulit. Mengingat jika diberlakukannya pembatasan BBM bersubsidi, pasti akan menimbulkan distorsi ke tingkat sosial-ekonomi. Namun  sejauh ini dari pemerintah sendiri sudah terus melakukan sosialisasi dan persiapan lainnya hingga mencakup ke infrastruktur.

"Pengawasan memang hal yang sangat berat, namun kita kan sudah ada BPH Migas yang dipercayakan untuk memimpin pokja pengawasan dan bekerja sama dengan para  penegak hukum untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dalam pelaksanaan  pembatasan BBM Bersubsidi nanti," tambah Evita.

(nrs/hen)