Pemerintah Putuskan Tak Percepat Pembatasan BBM Subsidi

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengatakan  bahwa lebih baik pemerintah menyiapkan rencana kebijakan pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi  secara teknis ketimbang harus mempercepat pelaksanaannya.
 
Hal ini terkait adanya beberapa pandangan para ahli yang menyatakan bahwa dengan  adanya kenaikan harga minyak dunia, maka kebijakan pengaturan BBM bersubsidi  harus dipercepat. Mengingat implikasinya akan berdampak semakin membengkaknya alokasi dana subsidi BBM di 2011.

"Bukannya ingin mempercepat, tetapi pemerintah ingin lebih siap secara teknis,"  ujar Darwin saat ditemui di kantornya, Jumat (31/12/2010).

Darwin mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga minyak justru semakin  memperkuat argumen pemerintah untuk melaksanakan
pengaturan BBM bersubsidi. Sejatinya menurut Darwin BBM subsidi itu adalah hak rakyat (golongan bawah).

"Kalau  harga minyak makin tinggi, maka makin besar hak rakyat. Yang jadi soal selama ini  kan masih banyaknya yang tidak berhak menerima subsidi malah mengambil jatah  bersubsidi," ungkapnya.

Selain itu, terkait kemungkinan kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia yang naik, ia menegaskan hal itu tak ada. Menurutnya pemerintah pernah menghadapi harga minyak dunia  yang sampai di atas US$ 100 per barel dan berhasil melewatinya.

Ia menggaris bawahi, terkait melonjaknya harga minyak fosil dunia, justru bisa menjadi hikmah yakni mempercepat diversifikasi energi dan mengembangkan energi terbarukan.

"Hal ini mencerminkan kesungguhan pemerintah, bahwa ini adalah waktunya bagi pemerintah untuk menghindari agar BBM bersubsidi tidak ada lagi yang tidak tepat  sasaran," tegasnya.

Seperti diketahui, tren kenaikan harga minyak yang sejauh ini  sudah memasuki rata-rata US$ 90 per barel, menimbulkan kekhawatiran bahwa hal  tersebut akan semakin membebankan masyarakat. Apalagi jika harga minyak dunia masih terus naik sampai akhir kuartal pertama 2011, dimana pada saat itu rencana  kebijakan Pembatasan BBM bersubsidi 2011 akan  dilaksanakan (jika  disetujui oleh komisi VII DPR RI).

Hal ini berpotensi membebani rakyat karena  jika kebijakan pembatasan tersebut dilaksanakan berarti akan ada pengalihan pembelian BBM Premium ke Pertamax yang mengacu pada harga pasar.

(nrs/hen)