.webp)
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, jika harga batubara yang dibeli PLN tinggi maka perusahaan listrik plat merah ini sulit mencapai efisiensi Rp 8,1 triliun seperti yang ditargetkan tahun ini.
"Kalau kaitan dengan harga jual batubara yang dirasakan tniggi, memang masih difasilitasi kita artinya memang kita juga meminta pemerintah menjembatani melambungnya harga batubara itu agar ada patokan harga batubara untuk PLN," tutur Satya dalam keterangannya kepada detikFinance, Senin (24/1/2011).
Satya menerangkan, hampir 60% energi primer PLN menggunakan solar, selebihnya batubara. Sedangkan Menteri ESDM dan PLN telah memberikan janji di 2011 akan melakukan efisiensi sebesar Rp 8,1 triliun.
Rinciannya, untuk konversi pembangkit listrik bertenaga solar, efisienasi adminstrasi kepegawaian Rp 1,7 triliun, efisiensi operasional Rp 1,4 triliun, dan khusus efisiensi jaringan sekitar Rp 800 miliar.
"Jadi total semuanya itu sekitar Rp 8,1 triliun, itu janji PLN ke kita," imbuhnya.
Satya memberikan gambaran, bila harga minyak saat ini US$ 82 per barel dan untuk menjadi energi primer PLN equivalen dengan harga gas US$ 16 per MMBTU.
Padahal harga gas termahal yang diproduksi Indonesia untuk PLN ini hanya US$ 6 per MMBTU. "Jadi kalau menggunakan BBM itu hampir tiga kali lipat biayanya. Jadi kenapa kita ingin menggunakan gas, apalagi batubara yang lebih murah lagi," tegas Satya.
Menurut Satya, kalau semua pembangkit listrik PLN tak menggunakan BBM, maka PLN akan untung dan tak perlu lagi subsidi.
Hari ini Komisi VI DPR melalui Panja Sektor Hulu Listrik akan memanggil Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji. Pemanggilan ini terkait masalah inefisensi pengelolaan pembangkit listrik berbahan bakar solar dan listrik swasta (IPP).
"Panja akan panggil Pak Nur Pamudji (Direktur Energi Primer PLN). Mungkin dilakukan tertutup, karena tidak semua anggota Komisi VII bisa hadir. Baru tanggal 26 Januari (Rabu), kita akan memanggil Direktur Utama PLN Dahlan Iskan," jelas Satya.
Pemanggilan ini juga terkait kelanjutan pembahasan soal kelistrikan nasional. Terutama akan dilakukannya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sektor kelistrikan, seperti pembangkit listrik tenaga diesel dan IPP itu.
"Nah ini yang kita minta agar semua pembangkit dikonversi ke gas atau batubara. Kenapa kita minta konversi, karena penggunaan BBM solar sangat mahal, sehingga PLN itu inefisiensi," ujarnya.
Dikatakan Satya, Komisi VII memiliki temuan bahwa selama ini spesifikasi batubara yang diberikan produsen untuk memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) ternyata batubara berkualitas rendah yang tidak bisa digunakan PLN.
"Kita minta kepada Dirjen Minerba untuk menertibkan supaya DMO batubara itu semua terserap oleh PLN," pungkasnya.
(dnl/qom)
