"Kita berkomitmen penuh untuk wujud DMO (Domestic Market Obligation), khususnya bagi PLN tapi sekarang masalahnya ada pada harga, itu memang sedang dinegosiasikan tapi yang jelas saya mengajak pengusaha batubara, PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) ini waktunya untuk dedikasikan apa yang dihasilkan pada bangsa, pada PLN tentu saja di samping mereka tetap membina hubungan, mempertahankan channel-channelnya, pada pasar-pasar di luar negeri," ujar Darwin di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (24/1/2011).
Darwin mengatakan saat ini pihaknya tengah memfasilitasi agar para perusahaan batubara agar tidak terlalu tinggi menjual batubaranya kepada PLN. Menurut Darwin akan ada aturan yang dibuat untuk mengatur harga tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Komisi VII DPR meminta pemerintah bisa menekan produsen batubara agar menjual batubara dengan harga 'terjangkau' ke PT PLN (Persero). Sehingga PLN tidak lagi memikul beban produksi listrik yang tinggi karena mahalnya batubara akibat naiknya harga internasional.
Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, jika harga batubara yang dibeli PLN tinggi maka perusahaan listrik plat merah ini sulit mencapai efisiensi Rp 8,1 triliun seperti yang ditargetkan tahun ini.
(nia/dnl)











































