Tolak Anggito Cs, Komisi VII DPR Tunda Rapat Pembatasan Premium

Jakarta - Komisi VII DPR memutuskan untuk menunda rapat soal rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi dengan pemerintah. Penundaan karena beberapa Komisi VII menolak keberadaan Tim Pengkaji Akademis yang dipimpin Anggito Abimanyu.

Hari ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bertemu dengan Komisi VII untuk membahas kelanjutan rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sesuai dengan hasil kesimpulan rapat pada 13 Desember 2010.

Rapat kerja hari ini dihadiri oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh bersama jajarannya dan dihadiri pula oleh Tim Independen bentukan pemerintah yang dipimpin oleh Anggito Abimanyu.

Rapat dimulai dengan pemaparan awal dari Darwin terkait kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang menyangkut pembentukan pokja, kesiapan infrastruktur, hingga monitoring harga minyak dunia dan ICP (Indonesian Crude Price).

Seusai itu, dirinya meminta izin kepada Komisi VII DPR untuk menyampaikan hasil kajian tambahan yang sejah ini dilakukan oleh tim independen tersebut (Anggito Cs).

Akan tetapi, interupsi mulai berdatangan dari para anggota Komisi VII yang menolak supaya seharusnya kajian disampaikan sepenuhnya oleh pihak pemerintah tanpa harus melalui penyampaian Tim Independen.

"DPR nggak meminta ada kajian dari Tim Independen, kita ingin pemerintah yang sampaikan. Menteri harus ambil posisi untuk rapat kerja dengan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI-P Effendi Simbolon usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Kemudian, nada yang bersifat penolakan tersebut juga dilontarkan oleh Dito Ganindito, anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar yang menyampaikan supaya pemerintah yang menyampaikan hasil kajian, tanpa harus menyertakan Tim Independen.

"Kajian akademis tersebut seharusnya memang ditelan oleh pemerintah. Kan memang ada kajian menyeluruh dari segi ekonomi, sosial, dan semuanya ada di situ. Kajian tim independen juga seperti itu, tapi di sini yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah. Maka itu, sebaiknya yang menyampaikan kajian seharusnya pemerintah," jelasnya.

Namun, di sisi lain, beberapa anggota Komisi VII tetap bertahan untuk membiarkan terlebih dahulu tim independen yang dipimpin oleh Anggito Cs.

"Saya berharap supaya lebih terhormat lagi kalau kita dengarkan dulu dari yang mau sampaikan ini," ujar Soetan Batugana, dari Fraksi Demokrat.

Sutan berharap supaya rapat kerja ini terus dilakukan saja.

Di sela-sela perdebatan, Darwin mengatakan posisi pemerintah sama sekali tidak menyerahkan hasil kajian secara penuh kepada tim yang dibentuk KESDM tersebut. Ini dilakukan untuk memenuhi kajian tambahan yang sudah diminta sebelumnya dari anggota Komisi VII.

"Kami bawa hasil dari mereka dan berharap supaya objektif. Maka kami tentu menarik jarak antara kajian dari akademisi, langkah yang dikaji mereka tentu akan pemerintah timbang. Kami pun terus berusaha lengkapi kajian ini mengingat ini bisa melibatkan banyak pihak, maka itu tadi saya minta izin kepada Komisi VII supaya bisa mendengar langsung dari tim kajian tambahan," kata Darwin.

Lagi-lagi perdebatan dari beberapa anggota Komisi VII pun masih terus bermunculan. Sampai akhirnya, Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsya menyatakan untuk menskors rapat kerja selama 15 menit.

Setelah 15 menit waktu skors berlalu, Rapat Kerja hari ini berujung pada penundaan. Teuku Riefky Harsya menyampaikan, penundaan akan memakan waktu selama satu minggu, atau dua minggu secara maksimal.
Seperti diketahui, kemarin Anggito telah memberikan tiga opsi ke pemerintah terkait rencananya mengurangi konsumsi premium di masyarakat.
(nrs/dnl)