Pemerintah Ngawur Ubah Premium Jadi 'Bensin Miskin'

Jakarta - Upaya pemerintah yang berniat mengubah jenis BBM dari premium ke 'bensin miskin' dinilai tidak relevan dan ngawur. Pasalnya, antara premium dan orang miskin tidak memiliki hubungan yang erat atau dekat. Pada dasarnya setiap orang bebas memilih bensin untuk kendaraan yang digunakannya.

Demikian disampaikan oleh pengamat perminyakan Kurtubi ketika dihubungi detikFinance di Jakarta, Minggu (3/4/2011)

“Tidak relevan, premium tidak ada kaitannya sama orang miskin,” ujar Kurtubi.

Menurut Kurtubi, masyarakat menggunakan premium karena dianggap rasional dengan kondisi yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta. Premium memiliki harga yang lebih murah dan lebih praktis. Selain itu, sambungnya,  premium memiliki oktan yang lebih rendah yaitu 88, sedangkan pertamax memiliki oktan 92.

Kurtubi menambahkan, masyarakat yang menggunakan pertamax tahu kendaraan mereka akan mampu melaju dengan cepat. Namun, di sisi lain Kurtubi menambahkan jalan-jalan di Jakarta hampir semuanya macet.

“Jalan macet, untuk apa punya bensin yang larinya cepet,” katanya.

Dikatakan Kurtubi, banyak negera maju di dunia, seperti Amerika, menggunakan bahan bakan beroktan 86. Walaupun banyak pula bahan bakar beroktan 92 dan 94 dijual di sana.

“Bensin yang banyak digunakan di Amerika oktannya 86, apa bisa dibilang mayoritas rakyat Amerika orang miskin?,” tuturnya.

Menurut Kurtubi, pemerintah seharusnya tidak asal memberikan gagasan-gagasan yang dinilai tidak relevan. Seperti mengubah premium menjadi 'bensin miskin'.

“Tolong yang punya ide jangan asal mengusulkan saja,” tuturnya.

Seperti diketahui, pada saat pidato dalam acara Sosialisasi Pengendalian BBM Bersubsidi (31/3/2011), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh sempat melontarkan pernyataan bahwa nama BBM Premium itu lebih baik diganti menjadi 'Bensin Miskin'. Ini mungkin dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat yang seharusnya mampu membeli Pertamax, namun masih saja mengkonsumsi Premium sebagai salah satu BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat yang berhak.


(dru/dru)