Inpres Hemat Energi Diaktifkan, Jatah Listrik Pemerintah Diperketat

Jakarta - Pemerintah berencana untuk melakukan penghematan energi untuk operasional. Listrik di kantor pemerintahan akan diperketat, demikian juga untuk penggunaan BBM. Inpres Hemat Energi bakal diaktifkan lagi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Inpres Hemat Energi yang dulu pernah digunakan pemerintah bakal diaktifkan. Sehingga tak hanya masyarakat yang melakukan penghematan, tapi pemerintah juga.

"Dalam konteks penghematan, dulu kan ada Instruksi Presiden tentang penghematan, ada penggunaan air, penggunaan BBM, saya kira hal tersebut bisa kita lakukan kembali dalam konteks penghematan hanya tidak untuk publik, untuk di lingkungan pemerintahan di bawah Presiden, itu ada inpresnya. Kita dulu pernah melakukan pada prinsipnya tidak terlalu jauh berbeda dan sebetulnya inpres itu masih berjalan tinggal kita meminta direaktif kembali," ujarnya di sela acara Musrenbangnas, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Jika Inpres Hemat Energi diaktifkan, maka setiap Kementerian/Lembaga harus melaporkan pemakaian listrik dan BBM setiap bulan. Jika terlihat boros, akan ada sanksi sesuai Inpres tersebut.

"Yang tidak perlu mbok ya diperketat lagi. Sistem reporting dulu kan bagus sekali, masing masing melaporkan setiap akhir bulan berapa penggunaannya dan itu tercermin ada penghematan. Kadang-kadang kita lalai, keluar lampu tidak dimatikan," ungkapnya.

Namun, Hatta tidak bisa menyebutkan contoh penghematan BBM di kalangan pemerintahan.

"Kalau BBM, kita tidak bisa mengatur orang. Eh, kamu hari ini pakai 5 liter saja, enggak boleh lebih, enggak bisa begitu, tapi kita lebih membangkitkan kesadaran masyarakat sendiri, ada sense of crisis bahwa kita harus menghemat itu yang harus kita tumbuhkan," tegasnya.

Begitupun ketika ditanya apakah ada kemungkinan para menteri tidak menggunakan kendaraannya jika hanya akan berkunjung ke kantor-kantor terdekat dari kantornya.

"Ya enggak begitu juga," ujar Hatta diiringi tawa.

Sementara untuk penghematan BBM dan listrik untuk publik, lanjut Hatta, pemerintah belum menyepakati kebijakan apapun. Hanya saja, dengan adanya upaya dari lingkungan pemerintah untuk berhemat maka bisa dijadikan bentuk sosialisasi penghematan listrik dan BBM kepada masyarakat.
 
"Kalau kepada publik tentu kita meminta adanya peran daripada Gubernur untuk misalkan mal-mal, bagaimana melakukan penghematan. Kalau dalam penggunaan premium kita disiplin kuota saja, baru bersifat imbauan kepada masyarakat yang sudah memakai pertamax untuk jangan pindah, tapi kita juga tidak bisa melarang, dalam arti kita belum menerapkan pembatasan itu," tandasnya.


(dnl/qom)