"Nah di satu sisi juga pemerintah masih ragu menaikkan harga BBM. Padahal pemecahan rasional untuk jangka pendek ya naikkan harga Premium saja seharusnya. Kalau tidak mau menaikkan Premium konsekuensinya memang subsidi akan meningkat," kata pengamat perminyakan Kurtubi, yang juga seorang Dosen Pascasarjana FEUI ketika dihubungi detikFinance, Jakarta (3/5/2011).
Ia menilai, saat ini pemerintah masih ragu-ragu menyikapi permasalahan pembatasan BBM subsidi yang kerap kali menemui jalan buntu. Pemerintah juga dituding belum bisa mengatasi bobolnya subsidi BBM hingga penyelewengan subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kurtubi, ada cara lain yang harus diambil pemerintah menyikapi masalah keraguan ini. Pemerintah harus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.
"Itu salah satu caranya dengan melakukan renegosiasi penjualan Gas Tangguh ke China yang sampai saat ini masih sangat murah," kata Kurtubi.
Jika renegosiasi berhasil dilakukan, melalui penjualan gas Tangguh tersebut bisa menambahkan penambahan kepada negara mencapai sekitar Rp 30 triliun. "Itu kalau harga jual ke China menjadi normal mengikuti harga jual Badak ke Jepang yang sekarang US$ 16 per MMBTU, sedangan sekarang saja China cuma US$ 3,35 per MMBTU," tuturnya.
Selain itu kata dia, cara lainnya dengan melakukan penjualan LNG ke Jepang lebih banyak akan menambah pendapatan negara. Pemerintah harus bisa meningkatkan produksi minyak.
(nrs/hen)











































