Pemerintah 'Galau' Atasi Bengkaknya Volume BBM Bersubsidi

Jakarta - Pemerintah masih 'galau' tentukan sikap terkait melonjaknya volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Jika harganya naik, inflasi pun akan menanjak.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui suatu hal yang dilematis dalam menentukan kebijakan guna menekan volume BBM bersubsidi.

"Ada pro kontra kalau menaikkan harga, pasti ada dampak inflasi. Inflasi bulan ini sudah mulai positif, Deflasi sudah lewat, Panen masih ada, tapi kecil-kecil lha tidak seperti 2 bulan lewat. Memang ada risiko kalau menaikkan BBM pasti ada dampak inflasi yang tentunya akan menganggu daya beli masyarakat," ujarnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (7/6/2011) malam.

Sedangkan jika dilakukan pembatasan pengguna BBM bersubsidi, lanjut Bambang, bukan merupakan hal yang mudah diimplementasikan sementara pemerintah terus dikejar dengan angka realisasi penggunaan BBM bersubsidi yang terus meningkat.

"Kalau kita lakukan pembatasan, dikhawatarikan implementasi, meskipun dampaknya inflasinya mungkin lebih kecil tapi dampak sosialnya, kesiapan di lapangan itu yang masih belum meyakinkan," tegasnya.

Menurut Bambang, jika dilakukan pembatasan maka masih dapat dilakukan mengingat inflasi masih rendah sepanjang tahun ini, hingga Mei masih 0,51 persen. Namun, hal tersebut tergantung kesiapan dari pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam pengimplementasiannya.

"Kalau pembatasan gak masalah, kan dampak inflasinya kecil, kenaikan harga yang inflasinya lebih besar," ujarnya.

Namun, ketika ditanya opsi mana yang akan dipilih pemerintah, Bambang tidak menegaskan secara pasti.

"Ya pokoknya inflasi sensitif karena menyangkut daya beli masyarakat," tandasnya.

(rdf/ang)