Di Balik Ngototnya Menteri ESDM Rombak 3 Pejabat BP Migas

Jakarta - Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh tetap ngotot mengganti 3 pejabat Deputi di Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) meskipun tidak sesuai dengan alasan Kepala BP Migas. Apa alasannya?

Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Darwin mengatakan, langkah pergantian yang dia lakukan ini sesuai aturan. Meskipun pihak BP Migas mengatakan sesuai PP-42 tahun 2004 pasal 20 yang menyebutkan Wakil Kepala dan Deputi BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (ESDM) atas usul Kepala BP Migas.

"Secara substansi pengangkatan Deputi BP Migas adalah atas usulan. Itu kata esksplisit yang muncul bukan sesuai usulan tapi atas usulan. Makanya Menteri ESDM telah proses perihal kosongnya jabatan deputi dalam beberapa rangkaian waktu," tutur Darwin dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2011).

Darwin mengatakan, nama-nama pejabat baru BP Migas yang dipilihnya adalah sesuai dengan rekomendasi dari jajaran di Kementerian ESDM yang berpengalaman dan pernah menduduki jabatan di BP Migas.

"Untuk Deputi Keuangan adalah seorang profesor akuntan yang punya kapabilitas yaitu Profesor (Akhmad) Syakhroza. Yang kedua adalah seseorang yang punya basis keuangan tapi menjabat sebagai Plt Deputi Operasi BP Migas (Wibowo Suseso Wiryawan). Ketiga (Johanes) Widjanarko itu Deputi Umum yang saat ini salah satu tenaga yang banyak membantu Dirjen Migas," tutur Darwin.

Menurut Darwin, dirinya memandang penting peran BP Migas sebagai badan pelaksana dan selalu menghormati undang-undang soal peran BP Migas.

"Kepala BP Migas ini ditetapkan presiden, diusulkan Menteri ESDM setelah konsultasi dengan DPR. Artinya kita kawal bersama, kita ingatkan, kita evaluasi, kita pecut dan kita puji bersama," jelas Darwin.

Darwin mengatakan dengan penggantian 3 pejabat ini diharapkan kinerja bosa meningkat khususnya dari sisi produksi minyak nasional.

"Menteri ESDM adalah penanggung jawab sektor walaupun angka lifting (produksi) adalah angka diusulkan BP Migas, Menteri ESDM ikut bertanggung jawab. Posisi tanggung jawab ada di ESDM, dan task respon ada di BP Migas. Maka itu untuk penentuan pejabat kewenangan di ESDM," tukasnya.

Pihak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu MInyak dan Gas Bumi (BP Migas) tak mau mengakui tiga pejabat deputi barunya yang dilantik oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan Elan Biantoro mengatakan, alasan BP Migas tak menerima pejabat baru ini adalah karena pengangkatan dan pemberhentian 3 deputi baru tersebut tidak sesuai dengan usulan Kepala BP Migas.


(dnl/hen)