Anggota DPR: Tak Efektif Bawa-bawa MUI Batasi BBM Subsidi

Jakarta - Langkah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menggandeng MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mengurusi kebijakan hemat energi termasuk membatasi BBM bersubsidi tidak akan efektif.

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, MUI hanya bisa berperan melalui pendekatan sosialisasi. Sedangkan yang dibutuhkan adalah peraturan dan realisasi konkret yang langsung datang dari pemerintah itu sendiri.

"Masalah MUI itu, itu sah-sah saja kalau nanti mau ada fatwa atau bagaimana. Tapi itu bukan cara yang efektif menurut saya jika dibawa ke program BBM bersubsidi," tanggap Satya kepada detikFinance, Rabu (29/6/2011).

Satya melanjutkan, masyarakat pada intinya menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakan yang nyata terkait rencana pengaturan BBM bersubsidi.

"Antara DPR dan Pemerintah kan sudah sepakat bahwa BBM bersubsidi selama ini belum tepat sasaran, jadi itu perlu diatur. Nah, pengaturan itulah yang lebih penting," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah perlu ditagih supaya melakukan kebijakan terkait BBM bersubsidi tersebut. Tanpa perlu membawa MUI yang perannya dengan Kementerian ESDM mungkin hanya bersifat sosialisasi dan belum tentu bisa mengikat atau membuat masyarakat untuk patuh.

"Nantinya imbauan-imbauan yang ada bersifat tidak mengikat dan tidak akan efektif. Kalau mau dijadikan pendekatan melalui MUI silakan saja, DPR hanya tagih pemerintah untuk mengatur BBM subsidi dengan aturan dan mekanisme yang jelas. Baik itu bagi pemilik kendaraan atau yang tidak memiliki kendaraan," tuntunya.

Menurut Satya, esensi dari BBM bersubsidi tersebut tidak hanya sebatas pada mana-mana yang memiliki kendaraaan tertentu dan berhak menerima BBM bersubsidi. Namun, juga difokuskan kepada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.

"MUI yang digandeng pemerintah kan nantinya berperan dari komunikasi dan sosialisasi, jadi nggak masalah. Namun efektifitasnya sulit. Kalau mau imbau ya silakan saja," kata Satya.

Sebelumnya, salah satu Ketua MUI Ma’ruf Amin menegaskan orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM Non Subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi sudah seharusnya diperuntukkan bagi orang yang berhak.

Ma'ruf mengatakan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat jangan terlalu berlebihan dalam memanfaatkan energi.

Pihak MUI sengaja bertemu dengan Kementerian ESDM untuk menekankan agar masyarakat dapat optimal dapat menikmati pemanfaatan energi.

(nrs/dnl)