"Belum ada larangan, diusulkan, namun nanti, saya tadi berbicara, pantas-pantasnya dong kalau pejabat negara tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi," kata Hatta ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Hatta menyatakan perlunya penghematan penggunaan BBM bersubsidi dari pemerintah terlebih dahulu, seperti yang telah dilakukan beberapa tahun lalu. Dengan penghematan tersebut bisa hemat 10-30% BBM bersubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait penghematan tersebut, Hatta menyatakan akan dikeluarkan Peraturan Menteri."Tungu saja," pungkasnya.
Sementara itu terkait masalah kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa daerah, Hatta menyatakan perlunya peran Pemerintah Daerah untuk menjaga kuota BBM.
"BBM harus tersedia. Pemda pun harus ikut sarta menjaga kuota yang sudah ditetapkan setiap provinsi. Saya sudah bicara dengan ESDM harus melibatkan kementerian dalam negeri gubernur pemda menjaga kuota masing-masing prediksi pertumbuhan pengguna BBM bersubsidi, kalau berlebihan berarti ada yang tidak beres penyelendupan. Ini perlu diselidiki," tandasnya.
(nia/hen)











































