Banyak Penyelewengan, Daerah Tambang 'Rakus' BBM Subsidi

Banyak Penyelewengan, Daerah Tambang 'Rakus' BBM Subsidi

- detikFinance
Rabu, 27 Jul 2011 19:55 WIB
Banyak Penyelewengan, Daerah Tambang Rakus BBM Subsidi
Jakarta - Pemerintah mencurigai daerah pertambangan rawan penyelewengan BBM subsidi. sampai saat ini konsumsi BBM subsidi di kawasan pertambangan paling besar kenaikannya.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengungkapkan BBM bersubsidi banyak diterima oleh pihak yang tidak berhak seperti sektor industri tadi.

"Subsidi BBM dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak menerima subsidi. Contohnya saja beberapa kali ditemukan sepeda motor mengangkut banyak sekali jeriken. Satu sepeda motor bisa 20 jeriken kiri kanan untuk diisi subsidi BBM yang kemudian kita pertanyakan. Motor isi bensin premium kan nggak sampai 30 liter," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (27/7/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan hasil cek dan ricek dengan BP Migas dan Kementerian ESDM, Anny menyatakan daerah yang mengalami kenaikan konsumsi BBM bersubsidi adalah daerah-daerah industri yang terkonsentrasi untuk pertambangan. Hal itulah menyebabkan kecurigaan adanya penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi sehingga tidak diterima oleh sasaran BBM bersubsidi itu sendiri.

"Kemudian juga larinya BBM-BBM bersubsidi kepada industri yang juga ditengarai termasuk kepada pertambangan dan sebagainya. Beberapa review cek ke BP Mgas dan ESDM. Daerah-daerah yang kenaikan subsidi premiumnya tinggi itu adalah daerah-daerah yang adalah memang industri dan daerah-daerah yang konsentrasinya pertambangan," ungkapnya.

Dengan demikian, Anny menyatakan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi yang sampai saat ini masih ditanggung negara.

"Subsidi BBM memang sampai saat ini seluruhnya ditanggung pempus. Pada dasarnya yang diinginkan pemerintah pusat bantuan Pemda adalah ikut mengawasi dalam proses agar penggunaan subsidi BBM ini well targeted karena kan tidak mungkin pemerintah pusat bisa mengawasi seluruh daerah," pungkasnya.

(nia/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads