Pemerintah Tak Mau Batasi Produksi Kendaraan Bermotor

Jakarta - Pemerintah tak mau membatasi produksi kendaraan bermotor meski konsekuensinya adalah konsumsi BBM meningkat tinggi dan berpotensi menambah beban subsidi BBM. Alasannya, pemerintah ingin sektor otomotif tumbuh tinggi dan bahkan menjadi basis ekspor.

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia akan dijadikan industri dengan basis produksi otomotif di kawasan Asia Pasifik ke depannya. Maka itu dirinya menegaskan, tidak perlu ada pembatasan terhadap sektor otomotif di Indonesia yang selama ini terus tumbuh.

"Memang perlu ada pembahasan tertentu, seperti misalnya pengguna kendaraan bermotor. Ada pemikiran seperti itu, tapi kita tidak perlu membatasi pertumbuhan sektor otomotif. Kita ada industri Toyota yang siap jadi basis ekspor. Maka itu, kita tidak ingin batasi pertumbuhan otomotif kita," terang Hatta dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Dalam rapat kerja antara Hatta Rajasa sebagai Ad Interim Menteri ESDM dan Anggota Komisi VII DPR RI tersebut memang sempat disinggung oleh beberapa anggota dewan untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor ke depannya.

Hatta menegaskan, dengan berkembangnya industri otomotif nantinya, pemerintah selanjutnya akan mendorong agar kendaraan bermotor di Indonesia tidak meggunakan oktan (untuk BBM) yang rendah.

"Kita bukan batasi sektor otomotif, tapi kita nanti dorong otomotif kita untuk tidak menggunakan oktan number di BBM yang rendah. Yang tentunya kendaraan bermotor nanti akan memakai BBM dengan oktan yang tinggi mengingat desain mesin yang semakin tinggi," jelas Hatta.

Hatta menambahkan, pemerintah sendiri juga sudah memiliki roadmap terkait pengembangan transportasi bagi masyarakat umum.

"Kita juga sudah ada road map transportasi massal. Kita sudah ada persiapan untuk bandara kereta, circle line, double track di seluruh Jawa. Itu sudah disiapkan sebelum 2014 nanti. Ini semua supaya bisa mengurangi beban tranportasi," lanjut Hatta.

Maka itu, dengan menunggu selesainya roadmap pengembangan pemerintah untuk transportasi massal, Hatta menegaskan tidak adil jika pemerintah melakukan kebijakan dengan membatasi jumlah kendaraan bermotor. "Sebelum ada transportasi massal yang memadai, kita harus adil ke masyarakat juga. Di sisi lain tidak bisa harus menghentikan jumlah kendaraan bermotor," terangnya.

"Kita, nantinya menuju market price, dan memberi BBM Subsidi secara langsung. Kita juga nanti pakai sistem by name by address, namun kita butuh waktu, kita sudah ada roadmap-nya," ungkapnya.

"Jika kita mau pakai cara simple dengan cara menyamakan harga BBM, kecuali yang tidak mampu kita berikan subsidi langsung itu bisa saja. Tapi distorsinya ini sangat besar, belum lagi kita tidak siap dengan security social-nya, infrastruktur transportasi masyarakat juga belum siap," tekan Hatta.

Berbicara soal BBM Bersubsidi, Hatta sejauh ini terus menegaskan bahwa pemerintah saat ini mesti menjaga daya beli masyarakat dan sistem inflasi. Hal ini mengingat perlu melihat kondisi makro sebelum menaikkan harga BBM Bersubsidi.

"Maka itu, agar diperjalanannya Menteri ESDM, dan jajarannya terus untuk bersama dengan Komisi VII melakukan perapihan dan pengawasan melalui teknologi dan instrumen yang digunakan terkait BBM Bersubsidi," harapnya.

(nrs/qom)