Menteri ESDM: Selalu ada yang Khawatir Bisnisnya Terganggu

Jakarta - Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengaku kini sedang berupaya untuk terus menekan konsumsi BBM bersubsidi dan mendorong perusahaan-perusahaan energi mengembangkan energi terbarukan serta sejumlah program energi lainnya. Namun menurutnya, program tersebut membuat sebagian orang khawatir bisnisnya akan terganggu.

"Perlu telaah ulang dan peningkatan penajaman strategi APBN agar tidak terpaku pada peningkatan pajak dan pembiayaan subsidi saja," jelas Darwin dalam pesan singkat yang dikutip, Senin (19/9/2011).

Namun Darwin mengakui, sejumlah target yang dibuat untuk menekan subsidi agar program infrastruktur bisa mulus berjalan tidak selamanya mendapat dukungan.

"Itulah program yang kini sedang gencar diusahakan dan dijalankan di sektor ESDM. Tapi selalu ada saja yang khawatir bisnisnya terganggu," jelasnya.

"Mereka tidak senang tergetnya tidak tercapai, tidak suka kita punya kilang lebih banyak, tidak senang gas menggantikan BBM dalam pembangkit-pembangkit listrik dan transportasi kita," imbuh Darwin.

Dalam programnya, Darwin mengaku pemerintah akan mendorong perusahaan SDA berkomitmen mengembangkan energi terbarukan. Perusahaan-perusahaan energi juga diminta komitmennya untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM).

Darwin mengatakan, selama Indonesia merdeka dan telah memiliki sumber minyak selama 100 tahun, kualitas SDM Indonesia masih rendah. Karena itu harus dibuat program terobosan.

"Perusahaan SDA (migas, mineral dan batubara) kita harus lebih gencar diarahkan terjun langsung dalam meningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja/rakyat di daerah-daerah padat dan sekitar lingkungan tambangnya," tegas

Terkait konsumsi BBM bersubsidi yang yang justru dinikmati oleh kalangan mampu pengguna mobil pribadi, Darwin mengatakan, masalah itulah yang membuat pemerintah kesulitan membangun infrastruktur strategis.

Darwin yang kerap kali mengkritik perilaku orang-orang kaya itu berdalih, kuota BBM subsidi saat ini yang jumlahnya 40,4 juta kiloliter (KL), naik dari semula 38,5 juta KL, telah menghambat kemampuan pemerintah membangun infrastruktur strategis.

"Infrastruktur energi justru sangat penting agar dapat menghasilkan energi yang lebih ekonomis, terjangkau dan berkelanjutan," kata Darwin

Tetapi, ujarnya, subsidi bagi rakyat duafa adalah wajib bagi pemerintah. Menurutnya, sudah benar bila negara menyubsidi rakyat tidak mampu.

Selain itu, kata Darwin, jumlah tenaga kerja informal Indonesia masih sangat besar (67%), karenanya masih banyak rakyat berdaya beli rendah.

"Apa masalahnya? Subsidi pada hakekatnya cerminan rendahnya daya beli rakyat dan relatif tingginya biaya produksi energi," imbuhnya.

(dnl/qom)