.webp)
Namun menurut Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha, kebijakan itu perlu diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai dan juga kendaraan yang diproduksi juga harus lebih 'ramah' pada kantong pemerintah dalam artian konsumsi BBM-nya bukan yang bersubsidi.
Pernyataan tersebut disampaikan Satya menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, soal jumlah kendaraan bermotor yang tak perlu dibatasi Mengingat ke depannya Indonesia akan menjadi basis industri otomotif Asia Pasifik, karena akan ada pabrik Toyota yang siap dibangun, sehingga industri otomotif harus dibiarkan berkembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Satya menambahkan, jika memang pemerintah ingin industri otomotif tumbuh dan berkembang pesat, maka pemerintah perlu mengantisipasi infrastruktur penunjang bagi kendaraan.
"Infrastruktur penunjang harus disiapkan seperti jalan-jalan atau juga stasiun pengisian bahan bakar (minyak atau gas) seiring dengan melonjaknya pasar otomotif tersebut," tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah tak mau membatasi produksi kendaraan bermotor meski konsekuensinya adalah konsumsi BBM meningkat tinggi dan berpotensi menambah beban subsidi BBM. Alasannya, pemerintah ingin sektor otomotif tumbuh tinggi dan bahkan menjadi basis ekspor.
Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia akan dijadikan industri dengan basis produksi otomotif di kawasan Asia Pasifik ke depannya. Maka itu dirinya menegaskan, tidak perlu ada pembatasan terhadap sektor otomotif di Indonesia yang selama ini terus tumbuh.
Hatta menegaskan, dengan berkembangnya industri otomotif nantinya, pemerintah selanjutnya akan mendorong agar kendaraan bermotor di Indonesia tidak meggunakan oktan (untuk BBM) yang rendah.
"Kita bukan batasi sektor otomotif, tapi kita nanti dorong otomotif kita untuk tidak menggunakan oktan number di BBM yang rendah. Yang tentunya kendaraan bermotor nanti akan memakai BBM dengan oktan yang tinggi mengingat desain mesin yang semakin tinggi," jelas Hatta pada rapat kerja bersama Anggota Komisi VII DPR RI beberapa hari yang lalu.
Hatta menambahkan, pemerintah sendiri juga sudah memiliki roadmap terkait pengembangan transportasi bagi masyarakat umum.
"Kita juga sudah ada road map transportasi massal. Kita sudah ada persiapan untuk bandara kereta, circle line, double track di seluruh Jawa. Itu sudah disiapkan sebelum 2014 nanti. Ini semua supaya bisa mengurangi beban tranportasi," lanjut Hatta.
Maka itu, dengan menunggu selesainya roadmap pengembangan pemerintah untuk transportasi massal, Hatta menegaskan tidak adil jika pemerintah melakukan kebijakan dengan membatasi jumlah kendaraan bermotor. "Sebelum ada transportasi massal yang memadai, kita harus adil ke masyarakat juga. Di sisi lain tidak bisa harus menghentikan jumlah kendaraan bermotor," terangnya.
"Kita, nantinya menuju market price, dan memberi BBM Subsidi secara langsung. Kita juga nanti pakai sistem by name by address, namun kita butuh waktu, kita sudah ada roadmap-nya," ungkapnya.
(nrs/qom)
