Industri Migas RI Mandek Karena Birokrasi Ribet & Sumber Korupsi

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan pemerintah masih belum becus mengurusi sistem industri minyak dan gas. Akibatnya, Indonesia tidak mampu melakukan eksplorasi migas yang besar karena birokrasi investasi kurang kondusif.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam diskusi publik Pengelolaan Sektor Energi Nasional di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, (23/9/2011).

"Merisaukan kita sekali, subsidi yang harus ditanggung pemerintah sangat besar. Eksplorasi kita menurun (untuk migas), tidak eskplorasi karena sedikit yang mau investasi di Indonesia. Jelas kinerja kita buruk, menurun. Sebagai seorang businessman, kita lihatnya berbeda. Lebih realistis, praktis, cost conscious, target oriented, result oriented, dan accountable," tanggapnya.

Menurutnya, negara seperti Indonesia memang membutuhkan investor-investor yang jelas memiliki teknologi dan sumber dana yang besar.

Akan tetapi banyak investor yang kurang minat menanam modalnya di Indonesia, karena Indonesia sendiri dilihat tidak menarik. "Kita butuh mereka (investor), tapi mereka nggak ke sini karena Indonesia titak menarik buat mereka," ungkap Suryo.

"Buat mereka, Indonesia berada di ranking 70. Negara lain kenapa menarik? Seperti Papua Nugini, itu dia nomor 4 bagi perusahaan untuk eskplorasi di sana, di sana sederhana birokrasinya," tuturnya.

Ditambahkan olehnya, pihak Kadin lebih setuju agar pengelolaan birokrasi industri migas Indonesia dibuat lebih sederhana.

"Kadin ada solusi, kita buat saja Production Sharing tanpa Cost Recovery. Dengan sistem sekarang ini itu ribet dan sumber korupsi," kata Suryo.

"Jika ada perusahaan luar yang mau eksplorasi di sini, kita nego langsung apakah 50% atau 60% buat kita. Gimana cara si perusahaan mendapatkan migas itu urusan mereka. Maka dengan segala cara si perusahaan akan bekerja seefisien mungkin. Kalau dia besarkan biayanya maka untungnya akan kecil," ujarnya lagi.

Dengan sistem sederhana tanpa adanya embel-embel birokrasi yang rumit. Investor asing akan bekerja efisien, pihak mereka tidak akan banyak pakai ekspatriat untuk pekerjanya. Justru akan menggunakan tenaga lokal agar lebih murah dan efisien.

Maka itu, Suryo berpendapat sistem pengelolaan industri migas harus dibuat lebih simpel agar investor sendiri semakin tertarik untuk melakukan eksplorasi di Indonesia.

(nrs/dnl)