Investor Takut Rugi, Panas Bumi 4.000 MW di 2014 Sulit Tercapai

Jakarta - PT PLN (Persero) menyampaikan, produksi listrik panas bumi 4.000 MW di tahun 2014 sulit terealisasi. Hal tersebut disebabkan pihak investor tidak mau mengebor sumur panas bumi yang memiliki risiko tinggi.

Demikian disampaikan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta, Jumat (30/9/2011).

"Panas bumi 4.000 MW pada 2014 itu sulit terealisasi. Kalau yang sangat realistis untuk dicapai di 2014, itu adalah 1.200 MW. Persoalannya, investor tidak mau mulai mengebor karena risikonya besar. Butuh Rp 75 miliar untuk menggali sumur panas bumi yang belum ada isinya," terang Dahlan.

Selain itu, dalam rangka kelancaran pembangunan proyek PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi) itu. Dahlan, ketika menghadiri rapat bersama Komisi VII DPR Kamis (29/9/2011) lalu sempat menyampaikan agar menggunakan dana bergulir yang disediakan di APBN sebesar Rp 1,2 triliun.

Rencananya dana itu digunakan untuk menjamin para investor yang ingin mengembangkan panas bumi untuk menutupi risiko dari kegagalan melakukan eksplorasi di sumur panas bumi yang ada di Indonesia.

"Pertama, jadi dana ini betul-betul dijadikan dana bergulir. Tapi ini kan ada risikonya, siapa yang mau nanggung? Jangan lihat kita mau pakai Rp 1,2 triliun, kita pakai saja Rp 75 miliar dikalikan lima. Ini cara untuk mempercepat," katanya.

Selain itu, dana tersebut juga bisa diserahkan kepada Kementerian ESDM, agar oleh kementerian teknis tersebut langsung melakukan pengeboran di sumur-sumur yang ada. Sehingga data terkait potensi dan tingkat keberhasilan untuk pengembangan panas bumi bisa ditingkatkan menjadi 80%. Ini setidaknya memberi investor keberanian untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Untuk pengeboran awal diperkirakan hanya akan memakan dana Rp 25 miliar.

"Bisa juga diberikan ke Pemda yang ada geothermalnya (panas bumi) yang belum ditenderkan. Pemda bisa bekejasama dengan PLN untuk melakukan drilling (pengeboran). Setelah tahu berapa potensi panas buminya di suatu sumur, baru bisa ditenderkan. Dengan cara ini peserta akan lebih kompetitif," tekannya.

Seperti diketahui, dalam program 10.000 MW tahap dua. Porsi pemanfaatan panas bumi untuk listrik memiliki tingkat prioritas yang besar. Maka itu ditargetkan mencapai 4.000 MW di 2014.

Namun sejauh ini masih banyak kendala yang menghambat pengembangan listrik panas bumi tersebut. Baik itu terkait permintaan jaminan dari pemerintah dan PLN untuk membeli listrik yang dihasilkan. Di samping itu, pemerintah juga diminta untuk menjamin kelayakan usaha PLN untuk pengelolaan panas bumi ini.

(nrs/dnl)