DPR Desak Jero Wacik Segera Pelajari Sektor ESDM

Jakarta - Sebagai Menteri ESDM yang baru, Jero Wacik diminta para anggota DPR untuk segera mempelajari sektor energi yang kini dipegangnya. Pasalnya, ia punya banyak PR yang harus segera diselesaikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha kepada detikFinance, Sabtu (29/10/2011).

"Kita kasih waktu (kepada Jero Wacik) untuk mempelajari dulu, tapi harus segera memutuskan," ungkap Satya.

Dirinya menambahkan, bahwa pada bulan Desember nanti anggota Komisi VII berencana memanggil Jero Wacik beserta jajarannya di Kementerian ESDM untuk membahal permasalahan energi di DPR lebih lanjut lagi.

"Ini terutama untuk pengaturan BBM Bersubsidi," ringkasnya.

Menurut Satya, sejauh ini Kementerian ESDM belum menyatakan secara tegas terkait kebijakan apa yang akan diambil menyikapi permasalahan BBM Bersubsidi yang masih tidak tepat sasaran dan terancam 'jebol' dari kuota yang ditetapkan tahun ini.

Pemerintah belum berniat untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi, sedangkan sikap untuk rencana melaksanakan pembatasan BBM Bersubsidi belum juga ditegaskan.

Satya menjelaskan, bahwa masih banyak pertanyaan yang harus disampaikan kepada Menteri ESDM baru tersebut menindaklajuti kebijakan yang akan dilakukan tiga tahun ke depan. Hal tersebut menyangkut kebijakan terhadap BBM Bersubsidi ataupun subsidi listrik yang masih harus ditanyakan.

"Posisi Komisi VII dalam hal subsidi, baik BBM maupun listrik yang cukup besar juga tidak menginginkan kenaikan harga listrik 10% tahun depan. Pemerintah harus mengatur BBM Bersubsidi dan penggunaan gas untuk kebutuhan listrik. Desember masa sidang depan kita akan panggil dia," ujar Satya.

Seperti diketahui, Jero Wacik memang masih belum bisa ditanya banyak. Namun dirinya sempat menyampaikan agar berusaha untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang masih tertunda di sektor ESDM. Seminggu ini, pihaknya baru menetapkan untuk melaksanakan proses swap gas dari lapangan Gajah Baru untuk ke Singapura dan ke PLN.

(nrs/ang)