Banyak Perusahaan Gas 'Nakal' Tak Patuhi DMO

Jakarta - Meskipun pemerintah telah mengatur kewajiban bagi pelaku bisnis hulu gas agar menyisihkan 40% hasil produksi gasnya untuk kebutuhan dalam negeri (DMO/domestic market obligation), namun banyak yang belum patuh.

"Kenyataannya baru Pertamina saja yang telah mengalokasikan gas untuk transportasi sebesar 4 mmscfd. Angka ini belum ditambah dengan kewajiban pebisnis gas sektor hilir untuk menyisihkan 10% dari volume yang ditangani, karena realisasinya masih nol," ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam acara Go Gas 2011 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (5/12/2011).

Karen mengatakan, menurut perhitungannya produksi gas nasional saat ini mencapai 9 bcfd, di mana 5,1 bcfd untuk keperluan ekspor dan 3,9 bcfd untuk konsumsi domestik.

Jika pemerintah bemaksud mengkonversi penggunaan BBM bersubsidi untuk sektor transportasi sebesar 21,34 kiloliter (KL) per tahun menjadi gas, maka akan diperlukan 1,9 bcfd. Angka ini sebenarnya masih dalam kisaran 37% dari dari produksi gas yang diekspor, di bawah angka yang diwajibkan Permen No. 19/2000.

"Untuk ini, kami harapkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap KKKS (kontraktor kontrak kerjasama) untuk mengalokasikan produksi gas-nya bagi pasar domestik," imbuh Karen.

Karen mengatakan Pertamina terus mengembangkan produk bahan bakar gas terutama di bidang infrastruktur melalui anak usahanya yaitu PT Pertagas yang telah mengembangkan sistem Mother-Daughter di daerah Jabodetabek yang direncanakan akan mulai beroperasi pertengahan 2012 mendatang. Program ini pada saatnya nanti akan bergulir ke daerah-daerah lain yang memungkinkan.
(dnl/ang)