Pembatasan BBM Bisa Munculkan Gejolak Sosial Ekonomi

Yogyakarta, - Kebijakan pengalihan penggunaan BBM jenis Premium ke Pertamax untuk mobil pribadi yang rencananya dilakukan April 2012 mendatang berpotensi menimbulkan masaah baru baik sosial dan ekonomi.

Sebab sampai saat sosialisasi belum dilakukan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal teknis juga belum diselesaikan.

"UU APBN 2012 mengharuskan mobil pribadi menggunakan Pertamax mulai April 2012. Dampaknya akan besar sekali di masyarakat," kata Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Anggito Abimanyu kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat (30/12/2011).

Menurut Anggito dampak dari kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 9.000 per liter sangatlah besar.

"Bisa muncul gejolak dan masalah sosial-ekonomi. Masyarakat bisa shock, apalagi berbagai regulasi yang mengaturnya belum ada," tegas Anggito dalam acara diskusi "Menyongsong Perekonomian 2012" di Pertamina Tower, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM.

Dia mengatakan tim UGM, Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) merekomendasikan kenaikan harga BBM dengan kenaikan sekitar Rp 500/liter dengan rentang waktu sekitar dua tahun mulai bulan Maret 2011 lalu. Bersamaan dengan itu, secara gradual dilakukan pengalihan konsumsi premium ke pertamax.

Namun usulan tersebut tidak dipakai oleh pemerintah. Pemerintah lebih memilih dengan pengalihan yang langsung dilakukan pada bulan April 2012 dengan target penghematan dan risiko fiskal sekitar 12 juta KL atau Rp 16 Triliun. Sedang dari tim akademisi ada penghematan 3,2 juta KL dan Rp 3,4 Triliun.

Dari sisi dampak inflasi lanjut dia, yang dilakukan pemerintah bisa menimbulkan inflasi 5-7,5 persen. Sedangkan usulan dari tim UGM, UI dan ITB hanya berdampak inflasi sekitar 0,5-0,6 persen.

"Meski ada risiko, pemerintah sebaiknya segera menyiapkan dan memperbaikinya dengan melakukan sosialisasi hingga April 2012 nanti," katanya.

Menurut dia, konsumsi premium saat ini sebanyak 23 juta kilo liter. Perinciannya motor sebanyak 40 persen, monil barang 4 persen dan kendaraan umum 3 persen. Sedangkan jumlah terbesar untuk mobil pribadi sekitar 53 persen.

Sementara itu staf P2EB, Dr Rimawan Pradiptyo menambahkan pihaknya pesimis program pengalihan premium ke pertamax bisa berjalan lancar. Sebab sampai saat ini belum ada berbagai aturan secara teknis, mekanis hingga infrastruktur yang mengatur pergantian tersebut.

"Kemungkinan adanya konflik horizontal tinggi. Siapa yang akan mengawasi di SPBU-SPBU tersebut," ungkap Rimawan.

Dari sisi infrastruktur lanjut dia, hampir semua SPBU di Jawa dan Bali belum siap. Sebab tangki untuk menampung Pertamax dengan Premium serta peralatan lainnya juga harus diganti.

Menurut dia dari pengaturan di lapangan/SPBU harus ada banyak perubahan misalnya untuk antrian yang motor biasa, mobil plat kuning dengan mobil pribadi. Jumlah SPBU yang menyediakan pertamax juga masih terbatas.

"Kemungkinan akan terjadinya kriminalitas juga akan tinggi," pungkas Rimawan.

(bgs/qom)