Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pilihan kebijakan soal BBM subsidi tersebut dinilai pemerintah tidak rasional dan membelenggu anggaran.
"Siapa yang bisa menjamin harga minyak 2012 tidak tinggi? Apalagi dengan potensi ketegangan geopolitik Iran-AS yang terjadi saat ini. Di dalam kebijakan pembatasan BBM, dengan melarang semua kendaraan pribadi untuk tidak mengkonsumsi premium dan harus menggunakan pertamax, sebenarnya juga ada unsur menaikkan harga, bahkan lebih dari 100%," tuturnya kepada detikFinance, Kamis (5/1/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian kebijakan penggalakan penggunaan bahan bakar gas (BBG) juga dinilai tidak masuk akal karena Indonesia belum punya infrastruktur memadai untuk pengembangan BBG, bahkan dalam 2-3 tahun ke depan sekalipun.
"Apa yang tengah dilakukan pemerintah dalam hal BBG saat ini baru sebatas proyek yang tidak bisa terlalu diharapkan keberlanjutannya. Dan di negara manapun, mengkonsumsi BBG untuk transportasi adalah hanya sebuah pilihan yang tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. Menaikkan harga BBM subsidi secara terbatas, katakanlah Rp 1.000/liter jauh lebih realistis dan masuk akal. UU APBN 2012 mesti diubah untuk bisa mengakomodir pilihan kebijakan ini," tukas Pri Agung.
(dnl/ang)











































