Jual Pertamax, Pertamina 'Tuntut' Keistimewaan dari Pemerintah

Jakarta - Keppres pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan segera keluar. Kondisi ini membuat persaingan penjualan BBM non subsidi akan semakin ketat. PT Pertamina (persero) akan berhadapan dengan perusahaan asing lain untuk penyediaan BBM non subsidi itu.

Untuk itu, Pertamina menuntut perlindungan pemerintah dalam penjualan BBM non-subsidi karena selama ini perusahaan asing mendapatkan banyak keistimewaan.

"Bukan kami (Pertamina) tidak siap bersaing, kami sangat siap, tetapi kami meminta kepada pemerintah proteksi kami, lindungi kami," tegas, Direktur Utama PT Pertamina (persero) Karen Agustiawan, di Le Meridien Hotel, Selasa (17/1/2012).

Karen menjelaskan, investor asing yang bermain di sektor hilir migas di Indonesia sangatlah mudah. Investor yang hendak menjual BBM atau mendirikan Stasiun Pengsian Bahan Bakar Umum (SPBU) di luar negeri seperti Malaysia harus berinvestasi mendirikan kilang dulu di negara tersebut.

"Di Indonesia ini kan tidak, siapa saja boleh bangun SPBU, sementara Pertamina 'mati-matian' berinvestasi bangun kilang untuk pasok BBM ke seluruh negeri, kalau mereka (SPBU asing) tinggal impor minyak saja gampang," tutur Karen.

Untuk itu pihaknya mengingkan perlindungan dan keistimewaan dari pemerintah. "Misalnya kami menuntut agar SPBU asing boleh jual Pertamax setelah pertamax pertamina habis terjual atau SPBU asing harus membeli pertamaxnya dari Pertamina," ujar Karen.

Bahkan Karen Tidak mempermasalahkan jika nantinya di lapangan ada dualisme harga pertamax. "Tidak masalah ada dualisme harga pertamax anatara Pertamina denga SPBU asing," ucap Karen.

Terkait persiapan pembatasan BBM di SPBU-SPBU khususnya di Jawa Bali, kata Karen Pertamina sudah siap semua termasuk pasokan pertamax yang akan terjadi lonjakan jika pembatasan diberlakukan.

"Dari 3.900 SPBU di Jawa dan Bali, 2.800 sudah siap, yakni dengan penambahan dispenser pertamax yang dulunya rata-rata satu menjadi dua, selain itu juga ada penambahan tangki minyak baru di tiap SPBU, serta dari SPBU yang dulunya hanya menjual premium dan solar saja saat ini sudah menjual pertamax juga," ungkapnya.

Terkait 1.100 SPBU lainnya, Karen menyatakan akan menunggu sampai Keppres keluar dulu baru pengusaha SPBU bergerak.

"Kan tidak semua pengusaha SPBU itu dari kalangan menengah atas, jadi selain menunggu Kepres keluar, untuk pengadaan dispenser tambahan tersebut juga perlu dana investasi lagi, jadi mereka mengharapkan dari pemerintah ada mekanisme kredit lunak agar dapat meringankan mereka terhadap pengadaan dispenser dan tangki tambahan untuk menjual pertamax," tandas Karen.

(qom/qom)