"Banyak orang yang memprovokasi rakyat, kalau pembatasan (BBM subsidi) dilakukan akan menimbulkan chaos di masyarakat, inilah yang saya takutkan, kalau memang suatu kebijakan ternyata bikin susah buat apa dipaksain," ujar Jero di kantornya, Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Jero pun mencontohkan kerusuhan di Bima, NTB yang terjadi karena masyarakat tak setuju dengan kebijakan bupatinya. Menurutnya karena rakyat tidak diajak komunikasi dan penolakan tak didengar, maka kerusuhan terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah melalui kementerian ESDM akan mencari jalan dan keputusan terbaik, di mana masing-masing pihak terutama rakyat menerima.
"Yang jelas, opsi-opsi untuk mengamankan subsidi BBM harus tetap dilakukan, opsi apa yang dipilih, kita akan terus aktif bicara dan diskusi dengan DPR," katanya.
Dikatakan Jero, pembatasan BBM sangat perlu diberlakukan karena dari hasil penelitian survei nasional APBN 2010, untuk subsdi BBM mencapai Rp 140 triliun, sementara pada 2011 melonjak hingga Rp 250 triliun.
"Padahal dari hasil penelitian, hanya 25% rakyat yang seharusnya pantas mendapatkan subsidi ternyata hanya 15% saja yang menikmati, sementara 25% rakyat yang mampu malah menikmati subsidi BBM sebanyak 77%. Inilah salah satu dasar kita harus lakukan pembatasan BBM," tukas Jero.
Seperti diketahui, rencananya mulai 1 April 2012 pemerintah akan menjalankan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi. Mobil pribadi di Jawa-Bali bakal dilarang menggunakan bensin premium. Namun pemerintah menyediakan opsi penggunaan BBG (bahan bakar gas) yang lebih murah dari bensin pertamax.
(dnl/dnl)











































