Pemerintah Gengsi Akui Pembatasan BBM Sulit Terlaksana 1 April

Jakarta - Kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi sudah pasti tidak mungkin diterapkan pada 1 April 2012 mendatang. Alasannya, pemerintah belum siap dari segi infrastrukturnya, tapi pemerintah gengsi mengakuinya karena sudah terlanjur pede.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Selasa (31/1/2012).

"Intinya pembatasan tidak mungkin diterapkan 1 April 2012 nanti karena pemerintah tidak siap. Hanya pemerintah belum mau mengatakannya secara terbuka saja. Mungkin malu atau gengsi lah. Kemarin-kemarin ramai mengatakan di mana-mana kalau 1 April 2012 ada pembatasan, tapi kemudian tidak jadi," tutur Pri Agung.

Menurut Pri, pemerintah sebenarnya tahu bahwa opsi yang paling realistis untuk menekan angka subsidi BBM adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi. "Tapi kan pemerintah tidak mau terlihat sebagai pihak yang mengusulkan dan mendorong itu. Jadinya seperti mengambang, tidak jelas," tukas Pri.

Kemarin dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Jero Wacik memgakui betapa rumitnya mengatur kebijakan pembatasan BBM subsidi ini.

"Kalau Bapak-Ibu anggota DPR Komisi VII sepakat hapuskan 1 April, urat tegang saya bisa sedikit kendor, karena rumit sekali mengatur pembatasan BBM," ujar Jero.

Pemerintah 'memancing' DPR mengambil opsi kenaikan BBM subsidi Rp 500 hingga Rp 1.500 per liter. Karena pemerintah dalam UU APBN 2012 tidak berkuasa menaikkan harga BBM subsidi.

"Seperti yang kita ketahui, BBM premium yang diproduksi saat ini dihargai Rp 8.200/liter (nilai keekonomian) dan dijual Rp 4.500/liter. Jadi tiap 1 liter premium disubsidi pemerintah Rp 3.700/liter. Nah nanti apakah subsidinya kita turunkan Rp 500, Rp 1.000 atau Rp 1.500/liternya, itu masih kita bahas, itu masih opsi-opsi yang belum final putusannya," tutur Jero.

Jero mengaku saat ini pemerintah dalam posisi serba salah karena dalam UU nomor 22 Tahun 2011 mengamatkan pembatasan BBM pada 1 April 2012. Di sisi lain kesiapan untuk melaksanakan program itu masih jauh dari harapan, ia juga merasa tegang terhadap kondisi tersebut.

Seperti diketahui, rencananya di 1 April 2012 pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM subsidi dengan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium. Untuk mobil pribadi diberikan opsi untuk menggunakan BBG yang harganya lebih murah dari pertamax dan pertamax plus.

Namun semua ini nampaknya sulit terlaksana, karena masih minimnya SPBU di Jawa-Bali yang menjual pertamax. Belum lagi untuk BBG, harga converter kit untuk BBG ini masih mahal yaitu Rp 12 juta/unit.


(dnl/hen)