Anggito: Mobil PNS Dulu Pakai Pertamax!

Jakarta - Pemerintah dinilai terlalu banyak wacana dalam menerapkan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) premium. Tak perlu bertele-tele dan menunggu April 2012, seharusnya pemerintah mulai mewajibkan seluruh jajarannya menggunakan BBM non subsidi.

Demikian disampaikan oleh Ekonom Anggito Abimanyu ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Jumat (3/2/2012).

"Pemerintah ngga usah ribut-ribut jalankan saja itu pembatasan BBM," kata Anggito.

Dijelaskannya, pemerintah tak perlu repot-repot untuk membatasi langsung penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat pengguna mobil pribadi.

"Kalau ngga bisa, kan bisa diwajibkanlah seluruh mobil PNS baik pusat maupun daerah dilarang menggunakan BBM subsidi," tuturnya.

Dengan itu, psikologis masyarakat bisa terbentuk. Anggito mengatakan pula BBM bersubsidi juga seharusnya dilarang dipakai oleh mobil dinas BUMN dan BUMD.

"Jadi sesuai arahan Direksi dan Komisaris seluruh mobil dinas BUMN dan BUMD dilarang menggunakan BBM bersubsidi," tambah Anggito.

Sesudah itu dilakukan, Anggito menjelaskan pemerintah baru mewajibkan pengguna mobil pribadi untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

"Janganlah hanya ribut-ribut saja. Dan wacanakan sesuatu yang tidak perlu seperti menaikkan BBM," kata Dia.

Pasalnya, menaikkan BBM itu harus mengubah APBN 2012. Karena dalam APBN 2012 tidak ada perintah menaikkan BBM.

"Nanti kalau mau BBM naik dimasukkan dalam APBN-P 2012. Baru bisa," tambahnya.

Memang Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan mulai 1 April 2012 seluruh mobil plat merah dilarang untuk menggunakan bensin bersubsidi. Namun Anggota DPR Satya W. Yudha mengatakan harus was-was akan aksi tipu-tipu dari PNS yang mengaku memakai pertamax padahal yang digunakan adalah bensin premium.


(dru/dnl)