Anggaran Subsidi Cekak, Pemerintah Tekan Kebocoran BBM dan Listrik

Jakarta - Kementerian keuangan mendorong agar kebocoran-kebocoran listrik dan BBM di lingkungan pemerintahan bisa ditekan. Hal ini juga akan membantu masalah dana subsidi BBM dan listrik yang semakin terbatas.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (8/2/2012).

"Selama menunggu proses itu berjalan, tentunya kita harus menggunakan energi dengan hemat dan kuotanya (BBM bersubsidi) di APBN 40 juta kilo liter itu harus dijaga. Yang paling penting juga mengecek kebocoran-kebocoran baik di pusat maupun daerah," tuturnya.

Anny menjelaskan opsi pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mendesak untuk diputuskan dan dilakukan segera oleh pemerintah guna memastikan volume 40 juta kilo liter tidak terlampaui.

Prioritas kebijakan energi pemerintah saat ini adalah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik 10 persen per 1 April, sesuai dengan amanat UU APBN 2012.

"Kalau bisa, cepat jalan lah karena sudah mendesak, belanja subsidi cukup besar, serta ICP akhir-akhir ini sudah mencapai US$ 100 per barel," jelasnya.

Anny menyatakan dengan masih berlangsungnya pembahasan dengan Komisi VII DPR, maka tidak menutup kemungkinan opsi lain yang pada akhirnya diterapkan. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alternatif kebijakan, antara lain melepas harga jual dan mematok nilai subsidi energi pada besaran tertentu.

"Kami tidak menutup opsi lain sepanjang opsi tersebut baik. Karena kami memang ingin subsidi listrik dan BBM well targeted sehingga opsi-opsi itu ada di meja untuk dibahas (bersama DPR)," paparnya.

Intinya, lanjut Anny, pemerintah dan DPR pada akhirnya akan memilih kebijakan energi yang memberikan keuntungan besar dan ongkos yang paling rendah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak ke depannya terhadap inflasi, kemiskinan dan kondisi sosial.

"Kita tunggu saja, mudah-mudahan kesepahaman semua pihak bahwa mengatur subsidi yang baik, tepat, targeted itu jadi concern kita bersama," paparnya.

Anny menambahkan pemerintah telah menyiapkan dokumen kebijakan alternatif maupun rencana perubahan APBN 2012, yang bisa sewaktu-waktu diajukan dan dibahas bersama dengan DPR. Rancangankebijakan dan perubahan APBN tersebut belum final dan masih mungkin dikaji kembali di internal pemerintah, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini.

"Kemenkeu siapkan dokumen dan exercise opsi-opsinya, karena kepentingan kami untuk melihat perubahan asumsi makro. Termasuk mengantisipasi ICP naik, yang akan menyebabkan beban subsidi tinggi," pungkasnya.

(nia/hen)