Wamen ESDM: Bensin Premium Harus Naik Agar Konversi BBG Jalan

Jakarta - Pemerintah terus memberi sinyal kuat agar harga BBM subsidi dinaikkan dari Rp 4.500/liter. Ini dilakukan agar konversi BBM ke BBG bisa berjalan lancar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

"Ini kan cara supaya masyarakat pilih BBG. Makanya BBM premium harus dinaikan. Kalau harganya masih Rp 4.500 per liter, yah percuma. Nggak akan jalan program konversi," ujar Widjajono.

Menurut Widjajono, harga BBM subsidi perlu naik sekitar 30-40% atau di kisaran Rp 6.000 per liter, karena harga BBG saat ini adalah Rp 4.100 per liter setara premium (lsp). Jadi konversi BBG tak akan jalan kalau harga BBM subsidi tidak dinaikkan.

Dikatakan Widjajono, soal kajian pembatasan atau kenaikan harga BBM subsidi pemerintah masih menunggu kajian dari Universitas Indonesia (UI) yang ditunjuk menjadi pimpinan lembaga peneliti independen.

Menurut Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini hasil kajian yang dipimpin UI akan berpengaruh dalam penentuan opsi pembatasan atau kenaikan BBM subsidi. Hasil kajian yang dilakukan UI mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial politik.

"Sekarang kan belum selesai. Mudah-mudahan sudah selesai secepatnya. Yah, semoga secepatnya. Minggu depanlah," ujar Widjajono.

Widjajono menuturkan sejauh ini pemerintah termasuk Kementerian ESDM belum menentukan sikap terkait APBN-P. Bila hasil kajian yang diberikan UI nanti mengarah terhadap kenaikan harga BBM subsidi akan dibahas kembali di Komisi VII dan Badan Anggaran DPR. Pemerintah juga nanti harus bisa mempresentasikan dampak kajian kenaikan harga BBM subsidi. Selanjutnya, kalau DPR setuju akan dilanjutkan kepada Kementerian Keuangan.

Lewat APBN-P maka opsi kenaikan harga BBM subsidi akan makin terbuka, karena selama ini kenaikan harga BBM subsidi disegel dalam APBN 2012. Sementara bila tidak ada APBN-P maka opsi yang akan diambil adalah pembatasan BBM subsidi. "Kalau dari pemerintah sebenarnya tidak ada masalah. Masalah kenaikan kan sudah dibicarakan saat rapat kerja di DPR, belum lama ini. Kalau waktunya itu, saya tidak tahu," tambahnya.

Lebih lanjut, Widjajono menambahkan bila APBN-P terealisasi nanti akan memprioritaskan pembahasan alokasi anggaran yang bisa dihemat untuk pembangunan infrastruktur gas seperti misalnya stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Kemudian juga perlu dibahas soal perbaikan sektor transportasi umum angkatan darat di dalam APBN-P. "Intinya nanti penghematan anggaran bisa dipakai untuk pembangunan ekonomi. Kalau bisa tahun depan, sudah nggak ada BBM subsidi" sebutnya.

(dnl/dnl)